Social Demand

Kajian Teori

A.    Pengertian Sosial Demand

Menurut Vembrianto (1985:46) “Pendekatan keperluan sosial atau social demand yakni sebuah pendekatan dalam penyusunan rencana pendidikan yang didasarkan atas permintaan atau keperluan sosial akan pendidikan”.

Pendekatan sosial demand atau keperluan sosial atau permintaan sosial yakni sebuah perumpamaan yang kabur dan mengcaukan(jarang digunakan oleh pendidik) dan sanggup diartikan bermacam-macam. “Arti yang paling biasa digunakan yakni kumpulan tuntuntan yang biasa untuk menerima pendidikan, yakni jumlah dari permintaan individu akan pendidikan di sebuah tempat, pada sebuah waktu tertentu, di dalam sebuah budaya politik dan ekonomi tertentu”. (Coombs, 1982:33)

Sedangkan menurut A. W. Guruge dalam Udin S (2005:234) “Pendekatan keperluan sosial yakni pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menawarkan lembaga-lembaga dan akomodasi demi menyanggupi tekanan-tekanan untuk memasukkan sekolah serta memungkinkan proteksi peluang terhadap pemenuhan keinginan-keinginan murid dan orangtuanya secara bebas”.

Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan keperluan sosial, oleh para jago disebut dengan pendekatan yang bersifat tradisional, sebab konsentrasi atau tujuan yang mau diraih dalam pendekatan keperluan sosial ini lebih menekankan pada tercapainya pemenuhan keperluan atau permintaan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar, proteksi layanan pembelajaran untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tuna abjad (buta huruf), dan proteksi layanan pendidikan untuk membebaskan rakyat dari rasa panik dari penjajahan, kebodohan dan kemiskinan. Oleh sebab itu, pendekatan keperluan sosial ini lazimnya dilaksanakan pada negara yang gres merdeka dengan keadaan penduduk yang masih kolot keadaan pendidikan dan sosial ekonominya.

B.     Tujaun Sosial Demand

Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan khususnya bagi negara-negara meningkat yang kemerdekaannya gres saja diperoleh setelah lewat usaha pembebasan yang sungguh lama. Pendidikan membebaskan rakyat dari rasa ketakutan, dari penjajahan, kebodohan dan kemiskinan.

Misi pembebasan yang menjiwai permintaan terhadap pendidikan ialah tekanan keras bagi penyelenggara pendidikan. Dengan menyaksikan karakteristik permintaan ini sanggup disimpulkan bahwa pendekatan ini lebih menekankan pemerataan peluang atu kuantitatif, dibandingkan dengan faktor kualitatif. Karena itu pendidikan dasar ialah prioritas utama yang mesti diberikan terhadap setiap anak usis SD. Kewajiban berguru ialah manifestasi dari permintaan sosial ini untuk membebaskan populasiusia sekolah dari tuna aksara.

Tujuan pendekatan ini yakni untuk menyanggupi permintaan atau seruan seluruh individu terhadap pendidikan pada kawasan dan waktutertentu dalam suasana perekonomian politik dan kebudayan yang ada pada waktu itu. Ini memiliki arti bahwa sektor pendidikan mesti menawarkan lembaga-lembaga pendidikan serta akomodasi untuk memuat seluruh golongan umur yang ingin menerima pendidikan. Jika jumlah kawasan yang tersedia masih lebih kecil daripadajmlah kawasan yang sebaiknya ada, maka dibilang bahwa seruan penduduk melampaui penyediaan.

C.    Proyeksi Kebutuhan Guru SD

Salah satu upaya memajukan kualitas pendidikan yakni dengan menawarkan guru yang bermutu dan profesional. Sebab guru memiliki peranan penting dan menjadi ujung tombak dalam kenaikan kualitas pendidikan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) seorang pendidik mesti memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi selaku distributor pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kesanggupan untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud yakni tingkat pendidikan minimal yang mesti dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau akta keterampilan yang berkaitan sesuai dengan Permendiknas No. 16 tahun 2007.

Berikut ini dicontohkan cara memproyeksikan keperluan guru pada tingkat SD / MI

Menghitung keperluan guru SD / MI

 

Keterangan :   

JG : Jumlah guru yang dibutuhkan

∑ K : Jumlah kelas ( Rombel ) yang ada di sekolah

GA : Guru Agama

GO : Guru PJOK

KS : Kepala Sekolah

Dari rumus di atas sanggup dikenali bahwa jumlah guru yang diperlukan bagi SD yang memiliki 6 rombongan berguru yakni 9 guru dengan detail 6 guru kelas, 1 guru agama, 1 guru PJOK dan 1 kepala sekolah. Untuk mengkalkulasikan jumlah guru SD/MI yang diperlukan sebuah wilayah di masa depan sanggup dilaksanakan dengan formula menyerupai berikut :

Keterangan :

JG : Jumlah guru yang dibutuhkan

JK : Jumlah rombongan belajar

9   : Koefisien guru

6   : Koefisien rombongan belajar

D.    Proyeksi Kebutuhan akomodasi Pendidikan

Fasilitas yakni segala hal yang sanggup membuat lebih mudah perkara; kepraktisan sebuah acara untuk meraih tujuan ( KBB: 2005 ), dalam dunia pendidikan akomodasi atau fasilitas prasarana terdapatpada PP No. 19 tahun 2005 wacana Standar Sarana dan Prasarana dalam SNP. Standar fasilitas dan prasarana yakni standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan persyaratan minimal wacana ruang belajar, kawasan berolahraga, kawasan beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kawasan bermain, kawasan berkreasi dan berekreasi, serta sumber berguru lain, yang dikehendaki untuk menunjang proses pembelajaran, tergolong penggunaan teknologi gunjingan dan komunikasi. Standar fasilitas dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA ditetapkan lewat Permendiknas nomor 24 tahun 2007.

Sarana disetiap satuan pendidikan termasuk perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber berguru lainnya, materi habis pakai, serta peralatan lain yang dikehendaki untuk menunjang proses pembelajaran yang terencana dan berkelanjutan.

Prasarana disetiap satuan pendidikan termasuk lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, kawasan berolahraga, kawasan beribadah, kawasan bermain, kawasan berkreasi, dan ruang/tempat lain yang dikehendaki untuk menunjang proses pembelajaran yang terencana dan berkelanjutan.

Dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terdapat 13 indikator pemenuhan SPM yang ialah tanggung jawab sekolah/madrasah, dan 14 indikator pemenuhan SPM yang ialah tanggung jawab kabupaten/kota, yang didalamnya diterangkan juga wacana akomodasi atau fasilitas yang mesti dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, yakni :

E.     Proyeksi keperluan ongkos pendidikan

Biaya yakni duit yang dikeluarkan untuk mengadakan ( mendirikan, melakukan, dsb ) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran ( KBB : 2005 ).Untuk memperkirakan keperluan ongkos pendidikan di masa depan, kita mesti menggunakan data pembiayaan pendidikan yang ada di masa kemudian dan masa sekarang.

Dalam PP No. 19 tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) diterangkan bahwa standar pembiayaan yakni standar yang mengendalikan komponen dan besarnya ongkos operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahunberdasarkan permendiknas no. 69 tahun 2009. Pembiayaan pendidikan terdiri atas ongkos investasi, ongkos operasi, dan ongkos personal.

Dapat dilaksanakan dengan formula selaku berikut :

Cy=(P x R x (s+c))/(S/T)

Keterangan :

C : Pembiayaan berkala pada jenjang pendidikan tertentu untuk tahun tertentu

P : Junlah penduduk usia jenjang pendidikan tertentudan tahun y

R : Rasio berangasan siswa ( angka partisipasi berangasan ) pada jenjang pendidikan tertentu

s : rata – rata honor guru pada jenjanng pendidikan tertentu

c: rata – rata jumlah ongkos berkala nongaji yang dihabiskan per guru pada jenjang pendidikan tertentu

S/T : rasio siswa / guru pada jenjang pendidikan tertentu

F.     Proyeksi ongkos pembanguna gedung sekolah

Dalam melaksanakan pembuatan perhitungan atau anggapan jumlah ongkos yang dikehendaki untuk membangun satu unit ruang kelas didapatkan bahwa penyusunan rencana dilakukukan oleh tim dari dinas pendidikan cuilan fasilitas dan prasarana pendidikan dengan menggunakan perhitungan dari harga satuan dari harga konstruksi, harga pekeja konstruksi, ongkos biasa dan laba pihak ketiga sebesar 10% yang kemudian di breakdown menjadi harga anggapan Sendiri.

Estimasi menurut Harga Perkiraan sendiri. Jumlah ongkos dalam membangun satu unit RKB untuk ruang kelas SD menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang didalamnya terdapat spesifikasi termasuk luas bangunan minimal yang dijumlah menurut luas persiswa 2 meter dikalikan 28 siswa atau 64 meter persegi yakni sebesar Rp 150.000.000,00 (BDP.W.I) dan untuk mengkalkulasikan jumla ongkos rehab ruang kelas rusak berat yakni Dalam mengkalkulasikan perhitungan ruang kelas gres dan rehabilitasi ruang kelas berat, selain menggunakan perkiraan ongkos menurut HPs juga dijumlah menurut harga satuan ongkos konstruksi yakni sebesar Rp.1.867.983/ atau ongkos konstruksi per unit sebesar Rp 119.500.912unit RKB. Perhitungan ini digunakan untuk pembiayaan dibayarkan oleh pemerintah sentra menurut Dana alokasi khusus atau yang (DAK) tahun budget 2015 Berdasarkan pada perkiraan ongkos harga satuan Chasat) PU, maka sanggup kita hitung jumlah budget ongkos pembangunan RKB dan rehabilitasi rusak berat  menurut persamaan:

BR = (BKR x Hasat PU x JRK) + Perabot

Keterangan :

BR = ongkos ruang kelas

BKR = Bobot Kerusakan ruang kelas berat sebesar 65%

Hasat PU = harga Satuan dari dinas PU sebesar Rp. 119.550.912/unit

JRK = jumlah unit ruang kelas

Perabot = perabot atau mebeuler. Hasat PU yakni harga satuan bangunan

Daftar Pustaka

Adioetomo, S. M. & Samosir, O. B. (2010). Dasar-Dasar Demografi. Jakarta: Salemba Empat.

Anonim. (2015). Komposisi Penduduk. [Online]. Diakses dari https://loker.paperplane-tm.site/search?q=komposisi-penduduk  20 Februari 2017

Badan Pusat Statistika. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035. Diakses dari https://loker.paperplane-tm.site/search?q=komposisi-penduduk 15 Februari 2017

Chau,Ta Ngoc. 1984. Aspek – Aspek Demografik Perencanaan Pendidikan. Jakarta : Bhratara Karya Aksara

Davis, Russels G (1980a). Planning Education for Development Volume I. Massachutes: Center For Studies in Education and Development Harvard Graduate School of Education.

Mantra, I. B. (2013). Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Belajar.