IDENTITAS BUKU
| Judul Buku | : | Foundations of Education |
| Penulis | : | By Allan C. Ornstein, Daniel U. Levine, Gerry Gutek, David E. Vocke |
| Bagian 3 | : | Political, Ekonomic and Legal Foundations (politik, ekonomi, dan sekolah negeri) |
| Bab 7 | : | Governing and Administering Public education (Tata kelola dan Administrasi Pendidikan Umum) |
| Halaman | : | 196 – 219 |
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kami sanggup menyelesaikan makalah berjudul “Laporan Book Report Governing And Administering Public Education”. Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu mata kuliah Landasan Pedagogik .
Dalam penyusunan makalah ini, penulis dibantu oleh beberapa pihak yang ikut mengobrol kritik dan usulan selama proses penyusunan. Oleh lantaran itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. . Dr. H. Abin Syamsuddin Makmun, M.A dan Dr. Aan Listiana, M.Pd. yang sudah mengobrol tutorial selama proses penyusunan berlangsung.
2. Rekan-rekan yang juga mengobrol semangat pada di saat penyusunan serta atas kritik dan usulan yang diberikan.
3. Semua pihak yang tidak sanggup kami sebutkan satu per satu yang juga menolong selama proses penyusunan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini bukanlah karya yang cocok lantaran masih banyak kehabisan baik dari sisi klarifikasi pembahasan maupun dari sistematika dan teknik penulisannya.Oleh lantaran itu, penulis sungguh menginginkan usulan dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya makalah ini sanggup mengobrol faedah bagi penulis dan bagi pembaca.Amin.
Bandung, Februari 2017
Tim Penulis
DAFTARA ISI
Halaman
| | IDENTITAS BUKU ………………………………………….…………………. | i |
| | KATA PENGANTAR ………………………………………………………….. | ii |
| | DAFTAR ISI ……………………………………………………..…………….. | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN ……………………………………………………………… | 1 |
| | A. Latar Belakang ……………………………………………………………… | 1 |
| | B. Rumusan Masalah ……………………………………………………………. | 2 |
| | C. Tujuan Penulisan ……………………………………………………………. | 2 |
| | D. Deskripsi buku ……………………………………………………………. | 2 |
| BAB II | INTISARI POKOK BAHASAN …………………………………………………… | 3 |
| | Tata kelola dan Administrasi Pendidikan Umum ………………………………… | 4 |
| | · Pemerintahan Lokal …………………..……………………….…………….. | 4 |
| | · Pemerintahan Menengah (intermediate Units) ………..………………….… | 14 |
| | · Pemerintahan Negara Bagian ……………………………..….……..……….. | 14 |
| | · Pemerintahan Federal …………………………….……….………………… | 17 |
| BAB III | PEMBAHASAN ……………………………………………………..………….. | 21 |
| | Perbandingan Tata Kelola Dan Administrasi Pemeri/ntahan Amerika Serikat dan Indonesia ……………………………………………………………..…… | 21 |
| | · Politik Pendidikan ……………………………………………….…..…..…… | 21 |
| | · Tujuan Pendidikan ……………………………………………….……...…… | 23 |
| | · Manajemen Pendidikan AS ………………………….…………………..…… | 24 |
| | · Pendanaan Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia ……………...…… | 27 |
| | · Struktur pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia ………………....…… | 28 |
| | · Kurikulum dan Metodologi Pengajaran ……………………..………..……… | 29 |
| | · Isu-isu Pendidikan ……………………………………………………………. | 30 |
| | · Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Amerika dan Indonesia ………….. | 31 |
| | · Analisis Pemerintahan dan Administrasi Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia ………………………………………………………….................. | 33 |
| BAB IV | SIMPULAN, dan SARAN ……………..……………………….……………….. | 37 |
| | DAFTAR REFERENSI ………………………………………………………… | 41 |
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam UU No.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan perjuangan sadar dan terpola untuk merealisasikan situasi berguru dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sopan santun mulia, serta keahlian yang dikehendaki dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Sistem pendidikan pada setiap negara pastinya tidak sama, pendidikan diselenggarakan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam UU no. 20 tahun 2003 pasal 11 disebutkan Pemerintah dan Pemda wajib mengobrol layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Berbeda dengan tata cara pendidikan di indonesia, Karakteristik utama tata cara pendidikan di Amerika Serikat merupakan sungguh menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Federal Amerika Serikat tidak punya mandat untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat. Adapun ketentuan dan aturan Pemerintah Federal mengenai kelompok-kelompok minoritas rasial dan orang-orang cacat. Pemerintah juga mendukung observasi pendidikan. Tetapi Amerika Serikat tak mempunyai tata cara pendidikan yang berpusat. Namun demikian, tidak memiliki arti bahwa Pemerintah Federal tidak mengobrol arah dan efek terhadap kendala pendidikan Pemerintah Federal juga ikut menetralisir tata cara sekolah yang memisahkan sekolah menurut ras, khususnya antara orang kulit hitan dan kulit putih. Pemerintah Federal menyamakan alokasi pendanaan sekolah, menawarkan saluran pendidikan bagi orang miskin dan orang cacat.Bangsa Amerika berisikan bangsa-bangsa emigran dari banyak sekali tempat dunia, khususnya dari tempat Eropa selaku kepingan dominannya. Imigrasi bau tanah berasal dari Eropa Utara dan Barat menyerupai Inggris, Scotlandia, Prancis, Belanda, Jerman dan sebagainya yang kemudian dibarengi oleh imigrasi yang muda berasal dari Eropa Selatan dan timur menyerupai Italia, Rusia, Polandia, Austria, Hongaria dan lain sebagainya. Setiap bangsa menenteng kepercayaan, budbahasa istiadat, bahasa dan segi-segi kebudayaannya masing-masing ke Amerika sehingga Amerika menjadi periuk peleburan bagi segala macam kebudayaan orisinil dan pendatang dari benua hitam Afrika. Itulah yang membentuk kebudayaan Amerika sekarang.
| |
| 1 |
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang kendala yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan kendala dalam makalah ini merupakan berikut ini:
1. Bagaimana Pemerintahan dan tata kelola sekolah negeri di Amerika Serikat menurut buku “Political, Ekonomic and Legal Foundations” ?
2. Bagaimana tata cara pendidikan di Amerika Serikat Saat ini ?
3. Bagaimana perbandingan Pemerintahan dan tata kelola sekolah negeri di Amerika Serikat dengan Negar Indonesia ?
C. Tujuan Penulisan
Sejalan dengan rumusan kendala di atas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengenali dan mendeskripsikan :
1. Pemerintahan dan tata kelola sekolah negeri di Amerika Serikat menurut buku “Political, Ekonomic and Legal Foundations”
2. Sistem pendidikan di Amerika Serikat Saat ini
3. Perbandingan Pemerintahan dan tata kelola sekolah negeri di Amerika Serikat dengan Negar Indonesia
D. Deskripsi Buku
Pada kepingan tiga ini membicarakan ihwal Yayasan Politik, Ekonomi dan Hukum yang berisikan tiga kepingan yakni kepingan 7, kepingan 8 dan kepingan 9, tetapi kami akan membicarakan cuma pada kepingan 7 yakni Pemerintahan dan Administrasi sekolah negeri dengan bahasan mengenai macam-macam level pemerintahan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan dengan rincian bahasan selaku berikut :
A. Pemerintahan Dan Administrasi Sekolah Negeri di AS yang membahas
1. Pemerintahan setempat yang di dalammya terdapat bahasan
a) Karakteristik dewan sekolah lokal,
b) Tanggung jawab dewan sekolah,
c) Pengawas sekolah dan staf kantor pusat,
d) Kepala sekolah dan sekolah,
e) Keterlibatan orang bau tanah dan masyarakat. Dalam keterlibatan orang bau tanah dan penduduk membicarakan ihwal :
1) Partisipasi masyarakat,
2) Kontrol masyarakat,
3) Pendidikan masyarakat,
f) Membahas ukuran sekolah dan sekolah distrik
g) Konsolidasi.
2. Membahas unit intermediate atau regional educational service agency (resa),
3. Tanggung jawab dan kegiatan negara kepingan membicarakan
a) Gubernur dan dewan legislatif negara bagian,
b) Dewan pendidikan negara bagian,
c) Departemen pendidikan negara bagian,
d) Kepalasekolahnegara bagian. Dalan
4. Peran pemerintahan federal dalam pendidikan membicarakan
a) Badan pendidikan federal,
b) Departemen pendidikan amerika serikat,
c) Kembalinya tanggung jawab pemerintahan federal. Dalam kepingan
d) Sekolah swasta
Sebagai tambahan dan materi perbandingan pemerintahan dan tata kelola dalam laporan ini kami membicarakan ihwal :
B. Perbandingan antara Pemerintahan dan Administrasi Sekolah Negeri di Amerika Serikat dan di Indonesia di sekarang ini mebahas :
1. Politik Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
2. Tujuan Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
3. Manjemen Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
4. Pendanaan Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
5. Struktur Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
6. Kurikulum Dan Metodologi Pengajaran dan Indonesia
7. Isu-Isu Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
BAB II
INTISARI POKOK BAHASAN
TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN UMUM
Pemerintahan Amerika Serikat mempunyai empat level yakni pemerintahan lokal, intermediate, negara kepingan dan Federal. Amerika Serikat tak mempunyai tata cara pendidikan nasional yang terpusat menyerupai di Britania Raya, Prancis atau Jepang. Amerika Serikat mempunyai 250 tata cara pendidikan Negara kepingan yang berbeda, konstitusi AS pada Amendemen ke-10 menyatakan pemerintahan Federal tidak boleh menjalankan kekuasaan apapun yang tidak didelegasikan terhadap Pemerintah Federal oleh negara bagian. Amandemen menjadi dasar desentralisasi sekolah negeri.
1. PEMERINTAHAN LOKAL
a) Karakteristik dewan sekolah lokal,
· Dewan sekolah mempunyai hak prerogatif walaupun cuma menghimpun duit pajak
· Menjalankan kekuasaan atas personel dan properti sekolah dengan urusan kurikulum dan kebijakan mengenai siswa
· Dua persyaratan metode penyeleksian anggota dewan dikontrol oleh aturan negara bagian. Yaitu penyeleksian dan penunjukkan. Pemilihan dianggap sanggup menghasilkan akuntabilitas terhadap publik menjadi lebih besar, dan penugasan lebih mengarah pada kompetensi yang lebih besar dan minimalisasi politik.
· Beberapa negara kepingan menentukan jumlah persyaratan anggota dewan, dan negara kepingan yang lain menentukan rentang jumlah anggota dewan yang diperbolehkan.
· Survey nasional mengenai keanekaragaman anggota dewan sekolah untuk memperhatikan keanekaragaman penduduk yang dilayani
Berikut merupakan data yang terlihat pada Gambar 1.
a) Survey nasional terbaru memperlihatkan bahwa perempuan di dewan sekolah meningkat dari sekitar 33% pada tahun 1981 dan menjadi 40% pada tahun 2002.
b) Perwakilan minoritas mengalami sedikit kenaikan pada periode yang sama, dari 8.5% menjadi 14%, tetapi terus tertinggal dibandingkan kenaikan jumlah siswa minoritas pada sekolah negeri di Amerika Serikat (43% pada tahun 2005).
c)
| |
| 4 |
· Anggota dewan sekolah condong berusia lebih bau tanah dibandingkan penduduk lazim (54% anggota berusia lebih dari 50 tahun), lebih berpendidikan (67% mempunyai pengalaman kuliah lebih dari 4 tahun) dan lebih sejahtera (memiliki pendapatan $75.000 per tahun).
· Mereka condong menjadi seorang professional atau pebisnis (45%). Hampir sebanyak 96% anggota dewan merupakan orang bau tanah dan 48% mempunyai anak yang terdaftar di sekolah. Sebagai orang tua, sebanyak 13% anggota dewan menyatakan bahwa anaknya tidak bersekolah di sekolah negeri. Beberapa distrik sekolah mewajibkan anggota dewan untuk mempunyai anak usia sekolah yang bersekolah di tempat tersebut, sedangkan distrik yang lain mengijinkan anak anggota dewan bersekolah di tempat lain.
· Faktor usia dan sosial ekononomi mempengaruhi persepsi politik anggota dewan. Sebanyak 36% anggota dewan menatap afililiasi politik selaku konservatif dan 45% anggota dewan menatap afiliasi politik selaku sesuatu yang moderate, dan 16% memandangnya selaku sesuatu yang liberal. Pandangan politik anggota dewan secara lazim mengobrol peran serta terhadap penilaian mereka ihwal isu-isu mengenai sekolah di distrik mereka.
· Dewan sekolah menggelar tiga jenis pertemuan: reguler, khusus dan eksekutif. Pertemuan regular dan khusus biasanya digelar terbuka untuk lazim sanggup meningkatkan korelasi antara sekolah dan penduduk dan memungkinkan orang bau tanah serta penduduk untuk mengetahui kendala pendidikan yang mesti diperhatikan. Pertemuan eksekutif biasanya tertutup untuk lazim dan lebih bersifat personil, akuisisi properti atau kendala yang berafiliasi dengan individu siswa.
· Anggota dewan sekolah mengalami kesuitan di saat menyimak dan menimbang-nimbang tuntutan-tuntutan dari kelompok penasihat warga, komunitas bisnis, orang bau tanah pemerhati siswa khusus (seperti siswa penyandang cacat, kegiatan berbakat dan bertalenta, disiplin sekolah, dan komite tata kelola berbasis sekolah), perkumpulan guru, dan politisi setempat dan negara. Sebab hal tersebut kunci dalam keputusan pendanaan dan prioritas yang lebih tinggi mesti diutamakan dibanding yang lebh rendah tetapi kekurangan dana seringkali menyusahkan dalam pengambilan keputusan
· Kualitas sekolah merupakan faktor yang penting dalam menentukan reputasi masyarakat, nilai properti dan kesediaan perusahaan untuk diposisikan di dekatnya. Namun menurut survey terbaru dari 66 pengawas sekolah, anggota dewan kini ini menjadi lebih politis dan juga mengalami perpecahan selama beberapa tahun terakhir. Anggota dewan yang gres lebih kesengsem pada persepsi pemilih dibandingkan usulan anggota dewan yang lain ataupun pendidik yang professional. Hal ini memicu pendidik dan penduduk mempertanyakan bagaimana mutu dari anggota dewan yang terpilih dan politisas kebijakan yang dibawa oleh anggota dewan.
· Anggota dewan sekolah membentuk satu kelompok besar dari wakil-wakil yang terpilih dalam suatu tata cara pemerintahan negara bagian. Perlu dikenang bahwa kiprah dewan merupakan mengendalikan sekolah distrik lokal, bukan mengendalikan hal-hal kecil dalam tata cara operasional sekolah sehari-hari.
b) Tanggung jawab dewan sekolah,
Secara keseluruhan, baik Administrasi maupun tata kelola dewan sekolah Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab budget sebesar US $526 miliar per tahun dan mempekerjakan lebih dari enam juta guru, administrator, dan staf penunjang (seperti pembimbing, pustakawan, dan perawat). Mereka merupakan usahawan nasional terbesar. Anggota dewan sekolah akan menghabiskan lebih dari 20 jam per ahad untuk pekerjaan dewan sekolah. Anggota dewan mesti adil dan sadar aturan di saat berhadapan dengan siswa, guru, administrator, orang tua, dan warga penduduk lainnya.
Kekuasaan dan tanggung jawab dewan sekolah secara lazim sanggup diklasifikasikan selaku berikut:
1) Kebijakan (policy)
Dewan sekolah menentukan apa yang dijalankan di sekolah, siapa yang melaksanakan dan bagaimana hal tersebut dilakukan. Perubahan ke arah tata kelola berbasis sekolah sudah merubah apa, siapa dan bagaimana memungkinkan keterlibatan guru, eksekutif sekolah dan orang bau tanah dalam operasional sekolah sehari-hari
2) Susunan kepegawaian (staffing)
Secara teknis, dewan bertanggung jawab untuk merekrut karyawan di seluruh distrik sekolah. Namun dalam prakteknya, dewan sekolah biasanya mencegah diri dalam merekrut dan memilih pengawas sekolah dan staf dengan pangkat tinggi di kantor pusat. Keputusan untuk merekrut dan menjaga kepala sekolah dan guru biasanya didelegasikan oleh eksekutif distrik.
3) Relasi pegawai (employee relations)
Anggota dewan sekolah bertanggung jawab menangani kekerabatan pegawai, tergolong perundingan serikat guru. Distrik sekolah yang besar biasanya mengandalkan konsultan atau pengacara untuk bernegosiasi dengan guru, sedangkan distrik sekolah yang kecil sanggup menggunakan pengawas atau komite dewan sekolah
4) Anggaran (fiscal matter)
Dewan mesti menjaga agar distrik sekolah tertutupi hutangnya dan menaikkan pendapatan lewat pajak. Distrik sekolah biasanya mempunyai budget yang lebih besar dibandingkan aspek-aspek yang lain dalam pemerintahan lokal
5) Siswa (students)
Dewan membicarakan pertanyaan-pertanyaan seputar hak dan keharusan siswa, persyaratan untuk penawaran spesial dan wisuda, kegiatan ekstrakurikuler dan kehadiran siswa.
6) Kurikulum dan asesmen (curriculum and assessment)
Dewan sekolah mengembangkan kurikulum, khususnya yang berafiliasi dengan aturan federal dan negara bagian, juga menyepakati buku apa yang mau digunakan. Dewan juga mesti melaksanakan dan melaporkan hasil penilaian kurikulum dan asesmen negara kepingan menyerupai yang diputuskan oleh federal, misalnya No Child Left Behind Act
7) Hubungan penduduk (community relation)
Dewan sekolah mesti merespon tidak cuma terhadap orang tua, namun juga terhadap anggota penduduk lainnya.
8) Ketentuan Antarpemerintahan (intergovernmental requirements)
Lembaga Federal dan negara kepingan menentukan ketentuan-ketentuan untuk sekolah lokal, dan dewan sekolah bertanggung jawab untuk memantau keterlaksanaan ketentuan tersebut. nggota Dewan mengendalikan tata cara sekolah tanpa melanggar otoritas pengawas. Secara teoretis anggota tak mempunyai otoritas kecuali selama konferensi dewan dan sementara bertindak selaku kelompok kolektif atau dewan. Secara politik, mereka juga mesti bijaksana dalam menangani kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jikalau ada pihak yang meminta bantuan.
c) Pengawas sekolah dan staf kantor pusat,
Salah satu tanggung jawab dewan yang terpenting merupakan untuk menunjuk seorang pengawas sekolah yang kompeten. Pengawas sekolah merupakan kepala eksekutif dari tata cara sekolah, sedangkan dewan merupakan dewan legislatif pembuat kebijakan. Kadang-kadang,pengawas sekolah secara harfiah diartikan selaku CEO. Meskipun sebagian besar pengawas merupakan pendidik, dalam beberapa tahun terakhir distrik sekolah yang lebih besar, khususnya di New York, sudah mempekerjakan pekerja profesional selaku pengawas.
Sama halnya dengan dewan sekolah, pengawas sekolah pun gagal untuk merefleksikan keanekaragaman wilayah yang dilayaninya. Sekarang ini, terdapat 78% pengawas pria, 22% pengawas perempuan (naik sebesar 6.6% pada tahun 1992)dan cuma 6% pengawas yang berasal dari kaum anggota minoritas.
Dewan sekolah yang berisikan orang yang bukan cakap dalam urusan sekolah bertanggung jawab untuk menyaksikan apakah sekolah sudah dijalankan dengan sesuai atau belum oleh tenaga profesional. Dewan pendidikan sering mengutus orang-orang tersebut menurut wewenangnya untuk menjadi pengawas dan staf, khususnya di distrik yang lebih besar. kebijakan pengawas tetap tergantung pada kontrak dewan.
Fungsi utama pengawas sekolah merupakan
· Mengumpulkan dan memperlihatkan data-data agar para dewan sekolah sanggup mengambil keputusan mengenai suatu kebijakan dengan cerdas.
· Memberikan usulan terhadap dewan sekolah dan tetap melibatkan anggota dewan untuk senantiasa mengikuti perkembangan masalah-masalah yang terjadi.
Dewan sekolah memberlakukan undang-undang atau menghasilkan suatu kebijakan menurut rekomendasi pengawas sekolah dan jikalau perkelahian terjadi antara pengawas sekolah dan dewan sekolah, UU tidak berlaku.
Rata-rata masa jabatan pengawas merupakan sekitar 5 tahun. Di kota-kota besar, biasanya masa jabatan pengawas lebih rendah, tidak lebih dari 2 tahun. Alasan terbanyak mengapa pengawas sekolah diberhentikan merupakan lantaran komunikasi yang kurang baik dan juga mengenai mengenai micromanagement (gangguan dalam tata kelola sekolah) oleh dewan sekolah.
Selain mengobrol usulan bagi dewan, pengawas sekolah masih mempunyai fungsi-fungsi lainnya, yaitu:
a. Manajemen tenaga profesional dan tenaga non guru (misalnya penjaga sekolah, pegawai kantin)
b. Kurikulum dan instruksi kepemimpinan
c. Manajemen administrasi, tergolong organisasi distrik, anggaran, perencanaan, dan mematuhi instruksi yang sesuai dengan forum negara kepingan dan federal
Selain itu pengawas juga memantau kegiatan operasional di distrik sekolah dan berperan selaku juru bicara
Pengawas sering mendapat tekanan dari masyrarakat, menyerupai orang bau tanah yang tidak puas atau kelompok maryarakat yang teratur dengan agendanya (bersifat terbuka atau rahasia) dan menangani kendala dengan kemampuannya untuk menangani kelompok-kelompok tersebut. Hanya kepala sekolah yang sanggup menyeimbangkan tuntutan, kehendak orang bau tanah dan kelompok penduduk dengan keperluan siswa. Para cakap setuju bahwa kunci kesuksesan selaku pengawas merupakan komunikasi dengan anggota dewan sekolah, kelompok masyarakat, guru, orang tua, serikat pekerja dan pejabat yang terkait.
Staf kantor pusat bertugas menolong pengawas sekolah. Sebuah distrik yang besar, yang berisikan 25.000 siswa, yang direpresentasikan cuma sekitar 1.9% dari sekolah distrik di Amerika Serikat mempunyai banyak tingkatan dalam hirarki staf yakni : deputi pengawas, pengawas asosiasi, ajudan pengawas, direksi, kepala departemen, koordinator dan pengawas, masing-masing mempunyai kiprah yang berlainan untuk saling mendukung dalam keterlaksanaan suatu sistem. Distrik sekolah yang kecil biasanya mempunyai kantor pusat birokrasi. Para kritikus menatap birokrasi yang berlapis-lapis dari distrik sekolah yang besar sudah memicu in-efisiensi, lebih memboroskan duit pajak. Sebenarnya dalam hal eksekutif untuk rasio siswa dengan distrik yang besar belum tentu yang paling tidak efisien. Namun dengan adanya mandate NCLB (No Child Left Behind Act) yaitu undang-undang federal terbaru mengenai reformasi pendidikan berbasis-standar, yang didasarkan pada kepercayaan bahwa pengaturan persyaratan yang tinggi dan menentukan sasaran yang terukur sanggup meningkatkan hasil individu dalam pendidikan. , kantor pusat dikehendaki sanggup menekan budget di sekolah distrik.
d) Kepala sekolah dan sekolah,
kepala sekolah selaku tata kelola tunggal yang bertanggung jawab untuk operasional sekolah. Menariknya, 56% kepala sekolah di sekolah dasar dan 26% kepala sekolah di sekolah menengah merupakan wanita. Di sekolah kecil, biasanya kepala sekolah sanggup mengajar paruh waktu. Sedangkan di sekolah besar, mungkin berisikan beberapa wakil kepala sekolah. Hirarki administratif berisikan kepala departemen, petugas disiplin (misalnya dekan) dan pembimbing. Masing-masing individu melakukan pekerjaan sama dengan kepala sekolah di bawah arahannya. Selain itu, sebagian arogan sekolah biasanya melakukan pekerjaan sama dengan komunitas pengembang sekolah, perkumpulan guru dan siswa, baru-baru ini seringkali dipahami perumpamaan manajmen berbasis sekolah
Aspek yang terpenting dari kepala sekolah merupakan kiprahnya selaku manajer, yang bermasalah dengan operasi sehari-hari sekolah, rapat, dokumen, panggilan telepon, dan kiprah sehari-hari. Sekarang sudah terjadi meningkatkan performan siswa lewat mandate asesmen. Kepala sekolah mesti focus membangu kurikulum, pembelajaran, asesmen dan analisis data. Kunci kesuksesan kepala sekolah merupakan melakukan pekerjaan sama dengan stake holder dalam pengumpulan data untuk meningkatkan prestasi siswa.
Di sekolah menengah, interaksi antara guru dan kepala sekolah jarang terjadi,baik berupa konferensi formal, di kantin, aula atau percakapan di kantor. Berbeda dengan di sekolah dasar, guru sekolah dasar biasanya sering berinteraksi dengan kepala sekolah. Pertemuan ini biasanya membicarakan isu-isu mengenai sekolah dan siswa.
Biasanya kewenangan mengenai kebijakan sekolah berjalan secara top down, dari dewan sekolah ke pengawas dan staf kantor pusat ke kepala sekolah. Di beberapa distrik, tata kelola berbasis sekolah sudah menghasilkan sekolah mempunyai kewenangan untuk mengendalikan sekolahnya sendiri. Hal ini menghasilkan kepala sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam hal kurikulum, pengembangan staf, kiprah mengajar, perekrutan dan budget biaya. Kerja sama antara guru dan staf sekolah dalam menghasilkan kebijakan menghasilkan gaya pemerintahan yang lebih partisipatif di kelompok kepala sekolah
e) Keterlibatan orang bau tanah dan masyarakat.
Sejak tahun 1970 Manajemen berbasis sekolah sudah dilakasanakan yang melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa, orang bau tanah dan penduduk lainnya. Banyak pendidik sudah mengiklankan keterlibatan orang bau tanah selaku suatu argumentasi yang mendasar, yakni sanggup meningkatkan pencapaian siswa, nilai dan perilaku yang lebih baik, khususnya untuk wilayah kepingan dalam kota dan siswa minoritas. Polling memperlihatkan bahwa penduduk sungguh mendukung pemikiran keterlibatan orang bau tanah dan percaya bahwa orang bau tanah mempunyai kiprah utama dalam pendidikan anak. Sebagai hasil dari pertolongan tersebut, keterlibatan orang bau tanah merupakan kepingan penting pada No Child Left Behind Act (NCLB ).
Namun cuma sedikit orang bau tanah yang melibatkan dirinya untuk mendukung pemikiran tersebut. Berdasarkan survey yang dijalankan oleh Departemen Pendidikan, cuma 42% orang bau tanah sukarela dalam kegiatan sekolah namun 77% menyatakan mereka menghadiri rapat sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan survey, banyak orang bau tanah menyingkir dari keterlibatannya dengan sekolah lantaran perasaan tidak mampu, pengalaman negatif di sekolah di saat selaku siswa dan persepsi negatif mengenai eksekutif dan perilaku guru. Namun observasi kini ini, menyatakan 83% orang bau tanah yang anaknya terdaftar di sekolah kota merasa dihormati oleh personil sekolah.
Adanya tekanan untuk reformasi sekolah sudah menghasilkan adanya peraturan formal yang mengendalikan bahwa orang bau tanah dan penduduk mempunyai kiprah untuk mengobrol suaranya dalam pengambilan keputusan pendidikan lokal. Keterlibatan penduduk sanggup dikategorikan dalam kelompok besar, yakni partisipasi masyarakat, kendali penduduk dan pendidikan masyarakat. Adapun klarifikasi mengenai ketiga hal tersebut merupakan selaku berikut:
1) Partisipasi masyarakat,
Bentuk lazim pasrtisipasi penduduk dengan melibatkan penduduk dalam bentuk komite penasihat, baik di lingkungan sekolah atau pengelola pusat. Komite ini biasanya ditunjuk oleh pejabat sekolah dan meminta sumbangan serta usulan dari dewan sekolah. Kelompok penduduk mengobrol usulan dan sumbangan di banyak sekali bidang, yaitu: (1) kenali tujuan, prioritas dan kebutuhan; (2) seleksi dan penilaian guru dan kepala sekolah; (3) pengembangan kurikulum dan kegiatan ekstakurikuler; (4) pertolongan dalam mengenai financial sekolah; (5) rekrutmen relawan; (6) sumbangan terhadap siswa di sekolah dan kegiatan “homework hotlune”.
2) Kontrol masyarakat,
Dalam tata cara kendali masyarakat, komunitas yang sudah terpilih oleh majelis atau dewan tidak lebih dari mengobrol nasihat namun juga membuatkan kewenangan untuk mengambil keputusan dengan dewan sekolah pusat.
Pada tahun 1990, Chicago melembagakan bentuk kendali penduduk selaku kepingan dari reformasi pendidikan lokal. Orang bau tanah dan kelompok penduduk mengobrol masukan yang signifikan dalam perekrutan dan retensi (mempertahankan) kepala sekolah, kurikulum, budget dan sebagainya. Namun kini ini ternyata terdapat tiga indikator penting dalam suatu reformasi, yakni prestasi siswa, kehadiran siswa dan drop out. Meskipun guru, eksekutif dan majelis sekolah setempat di Chicago merasa positif atas perubahan administratif, tidak demikian dengan komunitas pebisnis, masyarakat, orang bau tanah dan angota legislatif.
Mungkin pengembangan terbaru dalam konteks keterlibatan penduduk dalam pendidikan merupakan adanya piagam sekolah. Dalam hal ini, dewan sekolah setempat atau dewan pendidikan negara kepingan mengijinkan penduduk untuk menghasilkan piagam sekolah yang di dalamnya meliputi peraturan khusus, hak-hak istimewa dan harapan) yang memungkinkan penduduk sanggup mendirikan dan mengoperasikan sekolah negeri. Kesepakatan khusus mengenai mengenai keuangan, operasional sekolah, lokasi bangunan, registrasi siswa dan akuntabilitas dirundingkan. Jika piagam sekolah terbuat gagal menyanggupi persyaratan akuntabilitas yang sudah ditentukan, maka piagam akan dicabut dan sekolah ditutup
3) Pendidikan masyarakat,
Sejak permulaan tahun 1980, sekolah dipandang selaku salah satu forum pendidikan masyarakat. Dalam hal ini dipahami selaku pendidikan masyarakat, sekolah berperan selaku kawan atau tubuh kerjasama dalam kegiatan mengobrol pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, hukum, wisata dan budaya terhadap masyarakat. Di Baltimore, Maryland, sekolah mengobrol banyak sekali layanan terhadap warga lokal, menyerupai kegiatan prasekolah untuk orang bau tanah dan anak usia 3 – 4 tahun, serta olahraga cukup umur dan drama, olahraga, rekreasi, kesehatan dan kegiatan kejuruan. Semua hal tersebut dilaksanakan dalam rangka merespon perubahan yang terjadi di masyarakat. Program menyerupai ini sungguh menolong keluarga yang berpenghasilan rendah.
Sebagai kepingan dari planning pendidikan masyarakat, sekolah membuatkan personil dan fasilitasnya dengan forum penduduk yang lain atau bahkan bisnis. Sebagai imbalannya, sekolah menginginkan forum masyarakat, bisnis setempat dan universitas wilayah untuk membuatkan juga dalam hal fasilitas, perlengkapan dan personil. Saling membuatkan dengan penduduk merupakan hal yang penting dalam periode pengurangan budget sekolah.
f) Ukuran sekolah dan sekolah distrik
Pendidik sejak usang memperdebatkan hal-hal pertanyaan seputar “ukuran”, menyerupai “berapakah semestinya besar sekolah yang memadai?”, “berapa banyak jumlah siswa yang semestinya terdaftar dalam satu distrik”. Empat decade yang lalu, James Conant beropini bahwa sekolah tinggi yang efektif merupakan sekolah yang besar dan mempunyai akomodasi yang lengkap dan beragam. Tapi kini ini, para pendidik menyatakan bahwa sekolah kecil lebih efektif.
Pada tahun 1987, setelah meninjau beberapa penelitian, dua peneliti menyimpulkan bahwa jumlah siswa sekolah tinggi semestinya tidak lebih dari 250. Berdasarkan hasi analisis, angka registrasi yang tinggi memunculkan aktivitas dalam pengontrolan dan ketertiban, dan anonimitas dari sekolah besar memicu sulitnya membangun rasa sosial di antara guru, siswa dan orang tua. Sebagai contoh, observasi pada tahun 2007, sebanyak 88 sekolah tinggi kecil di kota New York, dipahami selaku New Century High Schools, mendapatkan bahwa rata-rata kelulusan angkatan 2006 dari sekolah kecil tersebut lebih besar dibandingkan sekolah yang besar. Guru di sekolah yang jumlah siswanya lebih dari 600 – 900 siswa lebih sering melaporkan mengenai mengenai sifat apatis, keterlambatan, dan penggunaan obat-obatan merupakan kendala serius ketimbang guru yang berada di lingkungan sekolah dengan ukuran yang relatif lebih kecil.
Perdebatan mengenai ukuran sekolah secara parallel berafiliasi dengan perdebatan mengenai ukuran maksimal dari suatu distrik sekolah. Berdasarkan para pendukungnya, distrik sekolah yang lebih besar mengobrol pajak yang lebih luas dan mengurangi ongkos pendidikan per siswa. Akibatnya, distrik ini mempunyai mutu personil yang lebih baik, kegiatan pendidikan yang lebih luas, layanan yang lebih special dan akomodasi transportasi yang baik. Sebagian besar observasi mengenai kendala ini, sejak 60 tahun yang kemudian sudah menentukan bahwa ukuran distrik sekolah yang paling efektif merupakan sekitar 10.000 – 50.000 siswa.
Tapi pada saaat ini, ukuran sekolah yang lebih kecil dianggap lebih baik pada suatu distrik sekolah ama halnya dengan sekolah pribadi. Penelitian pada tahun 1993 ihwal anggota dewan sekolah, menurut survey 78% percaya bahwa distrik yang lebih kecil akan lebih gampang dikelola dan mendorong keterlibatan masyarakat, tetapi menyaksikan tata cara secara keseluruhan selaku mimpi buruk dalam bidang adminstrasi.
Mengesampingkat pro dan kontra mengenai ukuran sekolah, tren pendidikan di Amerika sudah menuju ke tata cara distrik sekolah yang lebih besar. Pada tahun anutan 2004-2005, 23% dari siswa sekolah lazim berada di 100 distrik besar, dan kurang dari 1% dari seluruh distrik sekolah umum, masing-masing melayani 46.000 siswa atau lebih. Pada pada biasanya kasus, tata cara sekolah besar berlokasi di kota atau di dekatnya. Di kota New York yang merupakan tata cara yang terbesar, dengan jumlah siswa yang mendekati 990.000 siswa berada pada lebih dari 1.200 sekolah. Dan kemudian dibarengi oleh Los Angeles dengan jumlah siswa sebanyak 740.000.
g) Konsolidasi.
Peningkatan jumlah registrasi di sekolah distrik lewat pertumbuhan penduduk dan konsolidasi terjadi di saat beberapa distrik sekolah yang kecil bergabung untuk membentuk satu atau dua sekolah distrik yang lebih besar. Adapun citra mengenai konsolidasi sekolah distrik sanggup dilihat pada Gambar 3.
Berdasarkan ilustrasi Gambar 3, konsolidasi secara dramatis mengurangi jumlah distrik secara keseluruhan dari lebih dari 130.000 pada tahun 1930 menjadi kurang dari 14.200 pada tahun 2006, dan sebagian besar penurunan terjadi pada 30 tahun, yakni antara tahun 1930 – 1960. Konsolidasi sekolah distrik sanggup disebabkan oleh beberapa argumentasi utama, yaitu:
a) Ukuran. Distrik sekolah yang besar memungkinkan penawaran kurikulum yang lebih luas, lebih teliti, lebih ramping dan struktur administatif yang lebih efisien.
b) Pelayanan. Distrik yang lebih besar memperbolehkan adanya perekrutan konselor, wakil kepala sekolah, pimpinan tim, dan spesialis. Hal-hal di atas biasanya tidak didapatkan di distrik sekolah yang kecil
c) Ekonomis. Ekonomis dalam artian adanya skala pengesifiensian budget dalam berbelanja barang-barang kebutuhan, meliputi buku, kertas dan alat-alat seni. Konsolidasi juga memungkinkan bangunan usang untuk tidak dipakai lagi untuk meminimalisir biaya. Gaji yang berlebihan menurut posisi kantor pusat pun sanggup dikurangi di saat sekolah melaksanakan konsolidasi.
Melalui ribuan distrik yang dikonsolidasikan sejak beberapa kurun yang lalu, Amerika Serikat beralih dari ekonomi pedesaan, dewan legislatif negara kepingan terus mendukung pertambahan jumlah konsolidasi agar jumlah distrik pedesaan berkurang. Negara kepingan menyerupai Maine, Dakota Selatan dan Arizona memberlakukan planning untuk melaukan merger sesuai dengan mandat. Di Maine, dinas memprediksi jumlah negara kepingan sanggup menyusut menjadi sekitar 80 distrik dari 200 distrik jikalau merger sukses dilakukan. Konsolidasi distrik biasanya dimaknai selaku penutupan sekolah, dan terbukti menjadi kendala yang serius dan emosional, khusunya di distrik yang kecil dan wilayah pedesaan dimana sekolah setempat mungkin menjadi poin utama dari identitas masyarakat. Metode konsolidasi condong untuk saling membuatkan kegiatan dan personil.
2. PEMERINTAHAN MENENGAH (intermediate Units)
Istilah unit intermediate atau regional educational service agency (RESA) mengacu pada kantor atau forum di posisi menengah antara departemen pendidikan negara kepingan dan distrik sekolah lokal. Lembaga ini menawarkan layanan kerjasama dan suplementari ke distrik setempat dengan otoritas pendidikan negara bagian. Unit intermediate biasanya merupakan ekspansi aturan dan politik dari departemen pendidikan negara bagianyang dibikin oleh dewan legislatif negara. Pada tahun 2006, 33 negara kepingan mempunyai beberapa bentuk unit intermediate. Sekitar 1.440 intermediate atau forum regional kini ini menawarkan layanan bagi sekolah distrik di Amerika Serikat.
Pada pada biasanya kasus, unit intermediate mengobrol sumbangan yang bermacam-macam pada sekolah distrik yang biasanya berada di desa dan mempunyai staf tata kelola yang kecil. Unit intermediate merupakan fasilitas untuk menolong distrik dalam menyanggupi banyak sekali keperluan dari No Child Behind Act dan mandate lainnya. Selain itu, unit ini juga menolong untuk mendapatkan guru yang bermutu sesuai standar, membangun proses asemen, menuliskan hibah, menawarkan kebutuhan-kebutuhan bagi siswa berkebutuhan khusus, mengobrol layanan bagi siswa untuk berguru Bahasa Inggris. Banyak pendidik percaya bahwa unit intermediate bisa mengcover beberapa distrik yang secara ekonomi tidak dapat berdiri sendiri.
3. PEMERINTAHAN NEGARA BAGIAN
Setiap negara kepingan mempunyai tanggung jawab secara aturan untuk mendukung dan menjaga sekolah negeri menurut batasan-batasan yang ada. Adapun tanggung jawab negara kepingan merupakan selaku berikut:
§ Memberlakukan undang-undang
§ Membedakan pajak sekolah negara kepingan dan sumbangan keuangan untuk distrik sekolah lokal
§ Menetapkan persyaratan minimum untuk training dan perekturat personil
§ Menyediakan isyarat kurikulum (beberapa negara kepingan menghasilkan dalam bentuk textbook)
§ Menetapkan ketentuan-ketentuan asesmen
§ Membuat ketentuan untuk legalisasi sekolah
§ Memberikan layanan Istimewa menyerupai transportasi dan buku teks siswa secara gratis
Kode sekolah negara kepingan merupakan sekumpulan aturan yang menentukan cara dan operasional sekolah serta mengadakan pendidikan di negara bagian, Negara kepingan pastinya tidak sanggup memberlakukan undang-undang yang berlawanan dengan konstitusi federal. Banyak negara kepingan sudah mengenali dengan cukup rinci mengenai hukum-hukum yang terait dengan metode operasional sekolah. Hirarki organisasi dari Negara kepingan ke tingkat setempat sanggup dilihat pada Gambar 4. Hirarki Organisasi Sistem Sekolah Negara bagian
a) Gubernur dan dewan legislatif negara bagian,
Meskipun kekuasaan gubernur sungguh bervariasi, tetapi otoritas mengenai kendala pendidikan sudah dijabarkan dalam hukum. Biasanya gubernur dibebankan dengan kiprah untuk menghasilkan budget ongkos pendidikan untuk disarankan ke tubuh legislatif. Di pada biasanya negara bagian, gubernur mempunyai saluran yang legal secara aturan untuk setiap saldo yang terakumulasi di dalam kas negara, dan duit ini dipakai untuk keperluan sekolah. Gubernur biasanya sanggup melaksanakan penugasan atau pemberhentian personil sekolah di tingkat Negara bagian, dan bahkan di beberapa negara kepingan ditiadakan pengawas sekolah lokal. Tapi kekuasaan ini juga dibatasi dengan adanya kontrak dari tubuh legislatif. Di pada biasanya negara bagian, gubernur sanggup menunjuk anggota dewan pendidikan Negara bagian, dan di beberapa negara kepingan yang lain gubernur sanggup menunjuk kepala sekolah. Gubernur mempunyai hak veto untuk mengenai yang terkait dengan tindakan pendidikan dan mecegah legislatif dari tindakan yang menentang hukum.
Di pada biasanya negara bagian, dewan legislatif bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga keberlangsungan sekolah negeri, serta mempunyai kekuasaan yang luas untuk menghasilkan undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan. Kewenangan tersebut dibatasi oleh konstitusi federal dan negara kepingan serta putusan pengadilan.
Badan legislatif biasanya menangani keputusan yang terkait dengan mengenai keuangan, tergolong tingkat pajak di negara kepingan dan kekuasaan pajak dari distrik sekolah lokal. Badan legislatif juga sanggup menentukan: (1) parameter dari pengajaran dan pembelajaran, (2) berapa tahun kegiatan wajib berguru yang diperlukan, (3) usang sekolah per harinya dan tahun ajaran. Selain itu, dewan legislatif sanggup menentukan pengujian dan mekanisme penilaian, otorisasi kegiatan sekolah dan menentukan persyaratan untuk konstruksi bangunan sekolah. Jika dewan legislatif tidak memberlakukan kebijakan ini, biasanya hal ini menjadi tanggung jawab dewan pendidikan negara bagian.
Sebagai guru, kita mesti mematuhi banyak sekali undang-undang yang berlaku di negara bagian. Sekarang ini, dewan legislatif negara kepingan mesti sesuai dengan mandat akuntabilitas di bawah pemerintahan federal No Child Left Behind Act. Undang-undang negara diberlakukan untuk meningkatkan standar, mengamanatkan asesmen, membangun tata cara ragu-ragu untuk distrik yang gagal mencukupi syarat kenaikan per tahunnya. Tidak usang sejak adanya reformasi sekolah pada tahun 1957, Soviet meluncurkan suatu dewan legislatif Sputnik yang berperan penting dalam mengenai kebijakan pendidikan
b) Dewan pendidikan negara bagian,
Dewan pendidikan negara kepingan merupakan forum pndidikan yang paling kokoh dan paling penting. Dengan pengecualian Wisconsin dan Minnesita, semua negara kepingan mempunyai berbagai macam dewan pendidikan negara bagian, yang bergantung pada dewan legislatif negara kepingan untuk pengalokasian dan wewenang serta menjalankan fungsi penasihat bagi tubuh legislatif, Selain itu, kebanyak negara kepingan mempunyai majelis yang terpisah untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Tugas dan fungsi dewan pendidikan negara kepingan bermacam-macam, tetapi sebagian besar merupakan untuk mengembangkan aturan untuk mengimplementasikan undang-undang pendidikan yang sudah ditetapkan oleh tubuh legislatif.
Pada tahun 2008, gubernur menunjuk anggota dewan di 32 negara bagian. Badan legislatif ditunjuk anggota dewan negara kepingan dan sembilan negara kepingan melaksanakan penyeleksian anggota berdasaran bunyi tertinggi. Negara kepingan yang yang lain mengkombinasikan antara penunjukan dan penyeleksian anggota. Jumlah anggota dewan pendidikan negara kepingan berkisar antara 7 – 21 orang, dengan 7 anggota yang paling popular.
Seperti di dewan lokal, perempuan menjadi lebih sering menjadi anggota dewan negara bagian. Pada tahun 1982, sekitar 34% anggota dewan merupakan perempuan, dan sejak tahun 2002 hingga kini persentasenya meningkat menjadi 47%. Komposisi etnis dewan sekolah negara kepingan mengalami sedikit perubahan. Pada tahun 1982 dan 2002, 16% anggota merupakan kaum minoritas. Tren ini penting lantaran heterogenitas memperluas persepsi anggota dewan dan meningkatkan kemungkinan dewan untuk merefleksikan banyak sekali kendala sosial dan pendidikan.
c) Departemen pendidikan negara bagian,
Sebagai guru, kemungkinan besar kita akan menjumpai departemen pendidikan negara dalam dunia kerja sehari-hari. Departemen pendidikan negara kepingan biasanya melakukan pekerjaan di bawah direksi dewan pendidikan negara kepingan dan dikelola oleh kepala sekolah negara bagian. Biasanya, kiprah utama departemen pendidikan negara kepingan merupakan menghimpun dan menyebarkan statistik ihwal pendidikan pada negara bagian. Sejak tahun 1950, bagaimanapun juga departemen negara kepingan sudah mempunyai banyak fungsi lainnya. Singkatnya, mereka mengimplementasikan aturan dari dewan legislatif negara kepingan dan regulasi pada dewan negara bagian.
Menjelang pertengahan kurun ke-20, departemen pendidikan negara kepingan menghadapi duduk kendala kontroversial menyerupai abolisi perbedaan, pendidikan pengganti, pendidikan yang cocok untuk semua siswa, hak dan ketidaktentraman siswa, menyusun finansial sekolah, kontrak kolektif, akuntabilitas dan tes kompetensi minimum. Sekarang ini, departemen negara kepingan mendapat kiprah tambahan dari perannya, yakni selaku tubuh utama yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan implementasi syarat asesmen negara kepingan dan menghimpun dan melaporkan perkembangan siswa.
d) Kepala sekolah negara bagian.
Kepala sekolah negara kepingan (kadang dipahami selaku pengawas negara kepingan atau komisaris pendididkan) mengepalai departemen pendidikan negara kepingan dan juga kepala eksekutif dewan sekolah negara bagian. Biasanya kepala sekolah negara kepingan ini merupakan pendidik professional.
Jabatan ini didapatkan lewat satu atau tiga cara: pada tahun 2008, 13 negara kepingan mengisi posisi ini lewat penunjukan oleh gubernur, 23 negara bagian lewat penunjukan oleh dewan pendidikan negara dan 14 negara kepingan lewat penyeleksian popularitas. Pada tahun 2009, 3 kepala sekolah negara kepingan merupakan orang Afrika dan Amerika; sebanyak 44% kepala sekolah negara kepingan bergender wanita, gender ini mengalami kenaikan khususnya pada permulaan dekade dan kelipatan tiga pada tahun 1990. Banyaknya jumlah perempuan pada posisi ini menggambarkan perubahan posisi yang dulunya didominasi oleh lelaki dalam kekuasaan tata kelola pendidikan.
Tugas kepala sekolah negara kepingan dan korelasi antara posisi dan dewan sekolah dan departemen negara kepingan sungguh luas. Pada tahun 2008, 9 pengawas negara kepingan mengosongkan jabatannya. Tingginya angka perubahan ini dikaitkan dengan kecenderungan bahwa pengawas dianggap bertanggung jawab atas prestasi siswa di seluruh negara kepingan dan sifat politik.
4. PEMERINTAHAN FEDERAL
Peran pemerintah federal terbagi ke dalam 4 bagian; (a) tubuh federal yang mengembangkan kebijakan dan kegiatan pendidikan; (b) tren yang sudah bergeser mengenai keputusan pendidikan antara pemerintah federal dan negara kepingan bagian; (c) dana federal untuk pendidikan; (d) keputusan mahkamah agung ihwal pendidikan. Pada kepingan ini, kita fokus pada dua kepingan pertama.
a) Badan pendidikan federal,
Sejak 150 tahun pertama berdirinya negara, antara 1787 dan 1937, kongres cuma menghasilkan 14 undang-undang yang signifikan. selama tujuh dekade, bagaimanapun kita sudah melalui ratusan undang-undang yang signifikan. Biasanya, organisasi utama guru dan administrator, menyerupai American Federation of Teachers, National Education Association dan National School Boards Association lebih senang pemerintah federal memberi sumbangan finansial dan layanan khusus namun menahan diri dari interfensi kebijakan pendidikan. Sekarang banyak pendidik percaya bahwa pemerintah federal sudah merampas tanggung jawab setempat dan negara kepingan serta menyertakan banyak perintah agar pembiayaan ditiadakan bagi tubuh negara kepingan dan setempat yang melakukan pekerjaan keras meningkatkan sekolah.
b) Departemen pendidikan amerika serikat,
Walaupun kini banyak bermacam-macam tubuh federal yang meliputi kegiatan atau aktifitas pendidikan, departemen pendidikan Amerika Serikat merupakan tubuh pendidikan federal yang utama. Ketika departemen pendidikan diresmikan pada tahun 1867, selaku petugas pendidikan, komisinya mempunyai tiga staf juru tulis dan menghabiskan total budget $15.000. Dari permulaan yang sederhana, tubuh ini sudah berganti menjadi 4.200 pegawai dan pada tahun 2007 pengeluaran tahunan melampaui $73 juta. Sekarang departemen mengadministrasi 200 kegiatan yang berbeda.
Seiring berjalannya waktu, dinas pendidikan diasumsikan bertanggung jawab terhadap (1) pemberian dana hibah dan melaksanakan kontrak dengan departemen pendidikan negara bagian, sekolah distrik, perguruan tinggi dan universitas; (2) melaksanakan penemuan dan observasi dalam pendidikan; dan (3) menawarkan kepemimpinan, konsultasi dan layanan clearing-house yang berhubungan dengan pendidikan.
Pada tahun 1979, setelah banyaknnya debat dan kontroversi kongres, Dinas Pendidikan diubah menjadi Departemen Pendidikan dan dipahami perumpamaan Sekretaris Pendidikan yang status tingkat kabinetnya penuh. Departemen ini secara resmi dibuka pada tahun 1980.
Sekretaris pendidikan mempunyai visibilitas dan efek yang luas. Selain mengorganisir kebijakan pendidikan dan mengembangkan kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut, sekretaris juga sanggup mengerahkan persuasi dan mengobrol tekanan pada bulat politik dan pendidikan. Selama bertahun-tahun, sekretaris pendidikan tergolong di dalamnya William Bennetth, Lauro Cavazor, Lamar Alexander, Richard Riley, Rodericek Paige, Margareth Spelling, dan Arne Duncan sudah menggunakan ketenarannya untuk mendorong adanya reformasi.
Walaupun banyak konservatif yang beropini untuk mengurangi kegiatan dan menetralisir status kabinetnya, departemen pendidikan meningkat dengan memunculkan potensi dirinya sehingga lebih dipandang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi lantaran departemen sudah mengimplementasikan tindakan yang sudah diputuskan NCLB
c) Kembalinya tanggung jawab pemerintahan federal.
Pada tahun 2001, kongres menyepakati reformasi pendidikan yang dikemukakan oleh Presiden Bush, yakni NCLB dan sudah bertahan hingga permulaan tata kelola pemerintahan Obama. Tujuan NCLB merupakan mengembangkan sekolah yang performanya rendah dan menangani akuntabilitas sekolah setempat dan negara kepingan agar siswa-siswanya mempunyai persyaratan yang tinggi. Hal tersebut diukur lewat tes penampilan setiap tahunnya dalam faktor membaca dan matematika. Dsitrik sekolah setempat dan negara kepingan yang gagal meningkatkan penampilan siswanya, apalgi untuk siswa yang prestasinya rendah akan mendapat dana yang lebih minim dari pemerintahan federal.
Pada tahun 1980, pemerintahan federal berupaya mengurangi tanggung jawab pengeluaran budget dan perubahan kegiatan untuk kemudian diserahkan terhadap pemerintahan lokal. Administrasi Bush, lewat NCLB menggunakan lebih banyak efek federal pada sekolah negeri setempat dibandingkan 30 tahun yang lalu. Tekanan akuntabilitas baik pada tingkat negara kepingan maupun lokal, yang mempunyai pengawas, kepala sekolah, dan guru saling berebut untuk memperlihatkan kenaikan skor membaca dan matematikanya dan juga memperlihatkan bahwa mutu gurunya tinggi. Meskipun implementasi NCLB mempunyai jangkauan yang luas dan sanggup meningkatkan penerimaan dana, tata kelola Bush tersebut dikritik gagal lantaran meninggalkan NCLB yang “perintah tak bersubsidi” dan merebut otoritas tubuh pendidikan negara kepingan dan lokal.
Karena fungsi sekolah di sekarang ini ada pada era akuntabilitas, guru gres akan secepatnya menghadapi kehendak NCLB,terlepas dari tingkat dimana beliau mengajar. Guru baru, beralih dari kandidat guru menjadi guru praktis, dikehendaki akan melakukan pekerjaan sama dengan fakultas utama, menyerupai menjadi ahli, eksekutif dan tim pendidik untuk menganalisis data dan menghasilkan taktik untuk meningkatkan penampilan akademik perorangan dan grup. Kuncinya merupakan kolaborasi dan membuatkan antar pendidik yang diperlukan untuk menigkatkan prestasi akademik siswa.
d) Sekolah swasta
Meskipun pembahasan pada kepingan ini secara garis besar membicarakan sekolah negeri, tetapi sekolah swasta pun tidak terbebas dari efek pemerintahan. Banyak aturan undang-undang pendidikan negara kepingan yang dipraktekkan di sekolah swasta dan sekolah agama, dimana aturan ini meliputi persyaratan kesehatan, kode bangunan, kemakmuran anak, kode siswa dan sebagainya. Selain itu, dewan legislatif di banyak negara kepingan sudah mengeluarkan undang-undang untuk menolong sekolah swasta dan mengobrol sumbangan yang dibiayai oleh penduduk di banyak sekali bidang, menyerupai transportasi siswa, layanan kesehatan, registrasi ganda atau planning membuatkan waktu, layanan makan siang di sekolah, buku dan persediaan sekolah, layanan cobaan siswa, ongkos sekolah dan pinjama bagi siswa.
Seperti apa yang sudah diterangkan dalam kepingan sebelumnya mengenai Motivasi, Persiapan dan Kondisi untuk Menjadi Guru, sekolah swasta kini jumlahnya mendekati 9% dari total registrasi di sekolah dasar dan sekolah menengah di Amerika Serikat, atau totalnya 5.1 juta siswa. Sekolah Kristen masih terdaftar selaku sekolah swasta terbesar, walaupun jumlahnya menurun dari 85% dari semua siswa sekolah swasta pada tahun 1969 menjadi 44% pada tahun 2005. Sekolah independen yang tidak berbasis agama, jumlah siswanya sudah meningkat dari 8% jumlah registrasi di sekolah swasta pada tahun 1969 menjadi 18% pada tahun 2005. Jumlah sekolah dan siswa yang mendaftar di sekolah Alkitab dan sekolah yang berbasis agama Kristen juga mengalami kenaikan secara dramatis, kini jumlahnya terhitung 16% dari registrasi siswa di sekolah swasta, merefleksikan kenaikan efek konservatif Protestan yang mencari sekolah yang tenggang rasa terhadap keepercayaan dan disiplin.
Sekolah swasta biasanya mempunyai pengoperasionalan yang berlainan dari sekolah negeri. Sekolah swasta mempunyai kepala sekolah tetapi kehabisan kader penunjang menyerupai yang tekah diterangkan di permulaan materi ini. Mereka biasanya mendapat otoritas dari dewan direksi atau komite sekolah, berlainan dengan dewan sekolah negeri, mereka biasanya menangani operasional satu sekolah swasta saja.
Banyak komentator menyaksikan sektor negeri dan swasta berkompetisi dalam hal siswa dan pendanaan. Pendidik lainnya, bagaimanapun juga lebih menentukan untuk melakukan pekerjaan sama antara sekolah negeri dan swasta. Faktanya, perbedaan tertentu antara sekolah negeri dan sekolah swasta menjadi kabur. Sebagai contohnya, kegiatan school choice seringkali menggabungkan negeri dan swasta dengan mengizinkan siswanya menerapkan ongkos negeri untuk sekolah di sekolah swasta.
BAB III
PEMBAHASAN
PERBANDINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA
Studi perbandingan tata cara pendidikan yang ada. akan memunculkan berkembang dan berkembangnya kesanggupan membandingkan tata cara pendidikan dari banyak sekali negara dan tempat dunia juga akan lebih gampang memeriksa dan menyimpulkan sumber-sumber kekuatan dan kehabisan tata cara pendidikan yang berorentasi pada tujuan-tujuan pendidikan Internasional dan Universal. Dari banyak sekali hal tersebut kita selaku penerus bangsa yang juga cinta akan terciptanya tata cara pendidikan yang sanggup menumbuhkan sifat positif dan terbuka terhadap banyak sekali perjuangan penemuan dan pembaharuan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka pengembangan pendidikan nasional. Dan pembaharuan ini bisa saja dijalankan dengan cara adanya studi perbandingan tata cara pendidikan antara beberapa negara sehingga sanggup mengenali kehabisan dan keistimewaan dari masing-masing tata cara yang permah dijalankan dalam suatu negara tersebut.
1. Politik Pendidikan
a. Amerika Serikat
Kebijakan pendidikan dijadikan alat intervensi Negara bisa berupa justifikasi (abash atau diakui/ tidaknya) ilmu wawasan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, usang pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabatan).
Di antara jenjang pendidikan sekolah (mulai dari tingkat Dasar hingga Perguruan Tinggi) yang ada, Negara mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang didedikasikan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda. Alasannya menurut Heidenheimer (1990: 23) lantaran negara mempunyai tanggung jawab untuk :
1) Menciptakan kader-kader bangsa.
2) Sekolah cukup memukau untuk dikuasai, lantaran sungguh mudah untuk dipengaruhi.
3) Hak bunyi penyeleksian politik perlu proses sosialisasi, dan dijalankan lewat sekolah.
| |
| 21 |
Amerika Serikat merupakan salah satu Negara penggerak demokrasi. Sudah sejak usang kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemda (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat mengintervensi kebijakan pendidikan, sejak tahun 1872, dengan cara :
· Memberikan tanah negara terhadap Negara Bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik;
· Membantu sekolah-sekolah dengan kegiatan makan siang,
· Menyediakan pendidikan bagi orang- orang Indian;
· Menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan;
· Menyediakan pinjaman bagi mahasiswa;
· Menyediakan budget untuk keperluan penelitian,
· Pertukaran mahasiswa ajaib dan sumbangan banyak sekali keperluan mahasiswa lainnya;
· Memberikan sumbangan tidak pribadi (karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat pemerintah tidak boleh mengobrol bantuan langsung) terhadap sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium.
b. Indonesia
Kebijakan politik yang paling di sorot pada masa ini merupakan kebijakan-kebijakan ihwal otonomi wilayah dalam bidang pendidikan, penerapan kurikulum yang berganti-ganti, hingga yang dipraktekkan di sekarang ini yakni kurikulum 13 dan pro - kontra yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional, sehingga terbentuk UU. RI No.23 tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah pengganti UU no 32 tahun 2004 yang sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan permintaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Visi Pendidikan Nasional sesuai dengan UU, 20/2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas). Yaitu terwujudnya tata cara pendidikan selaku pranata sosial yang kokoh dan berwibawa untuk mempekerjakan semua warga negara Indonesia berganti menjadi insan yang bermutu sehingga bisa dan proaktif menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah.
Dengan visi pendidikan nasional tersebut, maka pendidikan nasional mempunyai misi selaku berikut:
· Mengupayakan ekspansi dan pemerataan peluang menerima pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
· Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini hingga maut dalam rangka merealisasikan penduduk belajar.
· Meningkatkan kesiapan masukan dan mutu proses pendidikan untuk menaikkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
· Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas forum pendidikan selaku pusat pembudayaan ilmu pengetahuan. keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai menurut persyaratan nasional dan global.
· Memberdayakan kiprah serta penduduk dalam penyelenggaraan pendidikan menurut prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Inonesia.
2. Tujuan Pendidikan
a. Amerika Serikat
Tujuan system pendidikan Amerika secara lazim dirumuskan dalam 5 poin yakni untuk :
· Mencapai kesatuan dalam keragaman;
· Mengembangkan impian dan praktek demokrasi;
· Membantu pengembangan individu;
· Memperbaiki kondisi social masyarakat; dan
· Mempercepat perkembangan nasional.
Visi dan missinya merupakan pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan ongkos pendidikan relative murah untuk tingkat pendidikan tinggi.
b. Indonesia
Tujuan pendidkan nasional terdapat dalam UU, 20/2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)yaitu :
Visi Pendidikan Nasional pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya tata cara pendidikan selaku pranata sosial yang kokoh dan berwibawa untuk mempekerjakan semua warga negara Indonesia berganti menjadi insan yang bermutu sehingga bisa dan proaktif menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah.
Misi Pendidikan Nasional Dengan visi pendidikan nasional tersebut, maka pendidikan nasional mempunyai misi selaku berikut:
a. Mengupayakan ekspansi dan pemerataan peluang menerima pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini hingga maut dalam rangka merealisasikan penduduk belajar.
c. Meningkatkan kesiapan masukan dan mutu proses pendidikan untuk menaikkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas forum pendidikan selaku pusat pembudayaan ilmu pengetahuan. keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai menurut persyaratan nasional dan global.
e. Memberdayakan kiprah serta penduduk dalam penyelenggaraan pendidikan menurut prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Inonesia.
3. Manajemen Pendidikan AS
a. Amerika Serikat
Dengan mengembangkan pola Desentralisasi, maka tata kelola pendidikan di Amerika Serikat dikelola menurut aspirasi dan keperluan masrakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibikin satu departemen, yakni Departemen Pendidikan Federal dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. bertugas menjalankan monitoring dan pengawasan lantaran sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan ada pada Negara Bagian dan Pemerintah Daerah.
Di tingkat Negara Bagian dibikin suatu tubuh yang diberi nama board of education. Badan ini bertugas dan berfungsi menghasilkan kebijakan-kebijakan serta menentukan budget pendidikan untuk masing-masing wilayah (Negara Bagian), khususnya berkenaan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih teknis (yaitu; ihwal kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibikin suatu kepingan pendidikan yang disebut sebagai comissioner, sering juga disebut selaku superintendent. dipimpin seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur.
Untuk beberapa Negara Bagian, pimpinan Bagian Pendidikan ini diseleksi oleh masyarakatada. Sementara itu pada level operasional, pelaksanaan tata kelola pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan banyak secara pribadi dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau Kepala Sekolah pada prinsipnya mempunyai keleluasaan dan otonomi yang luas untuk menjalankan tata kelola operasional pendidikan.
Khusus untuk menangani kebijakan Pendidikan Tinggi, tata kelola pendidikan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Negara-Negara Bagian memisahkan antara Badan yang memberi izin pendirian Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dengan Badan yang merumuskan kebijakan akademik serta keuangan..Badan yang menangani kebijakan akademik dan keuangan merupakan board of trustees. Untuk PTN anggota tubuh tersebut ditunujuk oleh Gubernur Negara Bagian. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta diseleksi dari perguruan tinggi masing-masing.
b. Indonesia
Pada periode kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo, dan Wapres Jusuf Kalla (Kabinet Kerja) penanganan pendidikan dirombak dengan memisahkan, dan memasukkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi yang berganti namanya menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Direktorat Jenderal yang lain (Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah, dan Dirjen Kebudayaan) tetap pada struktur, dan nomenklatur Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan. Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikontrol dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015.
Nama-nama kementerian yang pernah ada di Indonesia yakni :
· Departemen Pengajaran (1945-1948)
· Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan (1948-1955, 1956-1999)
· Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1955-1956)
· Departemen Pendidikan Nasional (1999-2009)
· Kementerian Pendidikan Nasional (2009-2011)
· Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan (2011-sekarang)
Contoh struktur organisasi Kemendikbud
Gambar 3.1 struktur organisasi Kemendikbud
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
| Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
| 1. Manajemen Pendidikan | ||
| a. Penetapan persyaratan nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi. | a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus. | a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. |
| 2. Kurikulum | ||
| Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. | Penetapan kurikulum muatan setempat pendidikan menengah dan muatan setempat pendidikan khusus. | Penetapan kurikulum muatan setempat pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. |
| 3. Akreditasi | ||
| Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. | --- | --- |
| 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||
| a. Pengendalian gugusan pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. |
| 5. Perizinan Pendidikan | ||
| a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. | a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. | a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
| 6. Bahasa dan Sastra | ||
| Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. |
Gambar 9.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4. Pendanaan Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia
a. Amerika Serikat
Sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan public schools, berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat (Federal), Anggaran Pemerintah Negara Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah.
b. Indonesia
Pendanaan pendidikan merupakan penyediaan sumberdaya keuangan yang dikehendaki untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
Jika ketimbang di AS, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa sumber anggaran. Yaitu berasal dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendanaan dari APBN umunya dialokasikan untuk seluruh kegiatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Sumber dari APBN ini juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan secara nasional.
Sedangkan sumber pendanaan yang berasal dari APBN Propinsi, biasanya sebagian besar didedikasikan bagi pendidikan tingkat dasar dan menengah. Hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di tingkat pendidikan tinggi. Sumber dana dari APBD propinsi ini dialokasikan untuk penuyelenggaraan pendidikan yang ada diwilayah propinsi tersebut. Adapun sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota seluruhnya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan semangat desentralisasi.
Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, alokasi budget pendidikan, baik di APBN maupun APBD Propinsi dan Kab/Kota, mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini dikarenakan menurut amanat UU, budget pendidikan mesti terus diupayakan dinaikkan hingga meraih minimal angka 20% dari total budget pengeluaran APBN atau APBD.
5. Struktur pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia
a. Amerika Serikat
Orang Amerika menempuh 12 tahun pendidikan di primary dan secondary school.
· Primary. Umur sekitar 6 tahun berguru di sana selama 5 atau 6 tahun.
· Secondary School: Terdiri dari 3 tahun di "middle school" atau "junior high school" dan 3 atau 4 tahun di "senior high school" (lebih sering disebut "high school" saja). Orang AS menyebut kelas tingkat dalam 12 tahun pertama sekolah ini dengan perumpamaan "grade".
· Higher Education. Pendidikan di college atau university dipahami selaku pendidikan tinggi ("higher education").. Pendidikan di college atau university yang mengobrol gelar Bachelor dipahami selaku pendidikan "undergraduate". Pendidikan lanjutannya disebut pendidikan "graduate" atau "post-graduate". Pendidikan lanjutan atau pendidikan graduate meliputi hukum, medical, MBA, dan Ph.D. (doktor).
b. Indonesia
Saat ini, pendidikan di Indonesia dikontrol lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yakni formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yakni anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.
Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang mau dicapai, dan kesanggupan yang dikembangkan.
a. Pendidikan anak usia dini. Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1Butir 14 ihwal Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga dengan usia enam tahun yang dijalankan lewat pemberian rangsangan pendidikan untuk menolong pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
b. Pendidikan dasar. merupakan jenjang pendidikan permulaan selama 9 (sembilan) yakni SD (SD) selama 6 tahun dan SMP (SMP) selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan Program Wajib Belajar.
c. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan.
d. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi kegiatan pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
6. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran
a. Amerika Serikat
Tidak ada kurikulum nasional yang resmi.karena otonomi yang sudah usang dan kokoh serta kondisi penduduk yang bermacam-macam yang ada cuma semacam standar-standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintahan negara kepingan ataupun pemerintahan lokal. Walaupun begitu pemerintah federal (pusat) diberi wewenang terbatas untuk mengintervensi dalam kendala pendidikan bila terkait dengan empat hal yakni :
1) Memajukan demokrasi
2) Menjamin kesamaan dalam peluang pendidikan
3) Meningkatkan produktivitasnasional
4) Memperkuat pertahanan/ ketahanan nasional.
Bentuk penentuan materi asuh berupa usulan-usulan maupun kegiatan pendanaan dengan tujuan-tujuan tertentu, kurikulumnya mempunyai tingkat kombinasi yang cukup besar dan desentralisasi. Hal ini menurut pada filosofi bahwa pemerintah (federal/pusat) mesti dibatasi perannya, khususnya dalam pengendalian pada biasanya fungsi-fungsi publik menyerupai sekolah, pelayanan sosial dan lain-lain. Pada mulanya sekolah dipengaruhi oleh agama dan fokus pada keahlian tulis baca. Semenjak kurun ke 19 perhatian terhadap kendala sosial kian menonjol.
Pada final kurun ke 19 timbul permintaan untuk merubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian pada keperluan muris yang berbeda, serta perhatian terhadap keperluan individu. Dengan demikian siswa mempunyai peluang yang besar untuk menentukan pilihan. Pertambahan jumlah populasi sekolah yang sungguh cepat dan perkembangan IPTEK menjadi dorongan untuk inovasi-inovasi gres khususnya metode pengajaran. Di wilayah perkotaan duduk kendala sosial sudah mendorong hadirnya mata pelajaran gres yakni studi etnis, pendidikan lingkungan, pendidikan seks, pendidikan narkoba dan sebagainya. Namun, permulaan 1980-an ada kecendrungan untuk kembali pada yang usang serta keperluan gres atas pendidikan akhir.
b. Indonesia
Kurikulum yang berlaku di sekarang ini merupakan kurikulum 13. Ada empat faktor yang mesti diberi perhatian khusus dalam planning implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013 yakni :
1) Kompetensi guru dalam pengertian substansi materi ajar, yang menyangkut metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) gres meraih rata-rata 44,46.
2) Kompetensi akademik di mana guru mesti menguasai metode penyampaian ilmu wawasan terhadap siswa.
3) Kompetensi sosial yang mesti dimiliki guru agar tidak bertindak asosial terhadap siswa dan kawan sejawat lainnya.
4) Kompetensi manajerial atau kepemimpinan lantaran guru selaku seorang yang mau digugu dan ditiru siswa
7. Isu-isu Pendidikan
a. Amerika Serikat
Menurut hasil studi perbandingan yang dijalankan oleh Agustiar Syah Nur (2001), ada beberapa info dan kendala pendidikan yang dialami pemerintah dan penduduk Amerika Serikat, antara lain :
1) Banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang bau tanah mereka, lantaran adanya dinamika perubahan social penduduk AS yang biasanya baik sang ibu atau sang ayah mempunyai aktivitas yang sungguh tinggi di luar rumah. Hal ini akan menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan social anak dilihat dari faktor psikis dan emosional.
2) Tingginya tingkat perceraian, yang mengakibatkan banyaknya bawah umur usia sekolah yang cuma diasuh oleh sang ibu selaku single-parent dalam rumah tangga. Tidak sedikit janda cerei di AS yang terpaksa mesti berporfesi rendahan dan kasar. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan social bawah umur mereka.
3) Tingginya tingkat imigrasi yang biasanya berasal dari kelompok tidak dapat dan tidak terdidik, yang karenanya banyak diantara mereka yang tidak menerima pekerjaan yang layak. Hal ini memicu kendala pendidikan bawah umur dari keluarga imigran tidak sanggup teratasi. Ditambah lagi factor bahasa dari kelompok imigran yang menyusahkan bagi bawah umur imigran itu sendiri jikalau mereka mendapat saluran pendidikan.
4) Dari banyak sekali monitoring dan penilaian pendidikan yang dijalankan oleh banyak sekali tubuh resmi AS sendiri, ternyata mutu pendidikan dan lulusan sekolah di AS masih kalah ketimbang negara-negara lain dalam persyaratan internasional. Banyak bawah umur yang drop-outs dan tingginya kekerasan oleh anak- anak.
b. Indonesia
Problem yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pendidikan meliputi tiga pokok proble, yaitu: Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, motivator dan trainer pendidikan, Namin AB Ibnu Solihin menyebutkan, setidaknya ada tiga permasalahan pendidikan yang masih dihadapi di Indonesia.
1) Kurikulum. perlu pergantian karena merupakan penemuan dari kurikulum sebelumnya," kurikulum yang bagus, tetapi tata cara penilaiannya rumit. Selain itu, CEO (Chief Executive Officer’ juga menyayangkan dihapuskannya pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada kurikulum 2013.
2) Guru. Menurut dia, guru merupakan ujung tombak pendidikan. Tetapi, di sekarang ini guru minim mendapat training yang aplikatif dan berkualitas. Guru banyak yang masih mengajar pakai cara zaman dahulu, padahal kini sudah zaman digital. Ditambah siswa yang dihadapinya lahir di zaman digital. Praktik mengajar menyerupai ini pada biasanya terjadi di sekolah-sekolah negeri. Bahkan, kepala sekolahnya sendiri banyak yang usinya tua, dan sudah nyaris pensiun," tuturnya.
3) Budaya literasi di kelompok guru masih sungguh lemah. Sedangkan permasalahan keempat buku teks pelajaran yang dipakai masih lower order thinking skill (LOTS).
8. Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Amerika dan Indonesia
| PILIHAN | AMERIKA SERIKAT | INDONESIA |
| 1. Scope | Negara tidak memonopoli penyelenggaraan sekolah. | sama |
| Sekolah Swasta justru lebih banyak drpd sekolah negeri. | sama | |
| Anggaran pemerintah pusat lebih banyak diberikan ke sekolah2 negeri. | sama | |
| - Dukungan dari budget negara bagian bervariasi. Bahkan ada negara kepingan yang serupa sekali tidak memberi dukungan anggaran ke sekolah2 swasta | Dukungan dari budget Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk wilayah masing2. Ada kegiatan khusus: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sumber anggarannya sebagian dari pusat, prov, kab/kot. | |
| 2. Instruments | Desentralisasi. Memberi kewenangan dan otonomi yg luas kpd pemerintah Distrik, dg pertolongan pemerintah Negara Bagian. | Desentralisasi. Memberi kewenangan dan otonomi yg luas kpd pemkab/pemkot, dengan pertolongan pemprov. |
| Konsekuensinya banyak kombinasi keputusan yg berbeda. | Sama | |
| Agar kombinasi itu positif dan tetap konstruktif, pemerintah pusat membentuk badan2 yang mengkoordinasikan sektor pendidikan. | Sama | |
| Di tingkat nasional ada Dept Pendidikan Federal, di tingkat regional dan setempat ada Board of Education (semacam Dinas Pendidikan). | Di tingkat nasional ada DEPDIKNAS, di tingkat regional dan setempat ada Dinas Pendidikan Prov, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota. | |
| 3. Distribution | Negara/pemerintah pusat meletakkan perhatian terhadap tingginya apresiasi penduduk memasukkan anak2nya ke SD dan Menengah. | Sama |
| Menciptakan kian berkualitasnya mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi. | Sama (ada seleksi dalam recruitment mahasiswa) | |
| Perguruan Tinggi dikehendaki bisa melahirkan tenaga-tenaga yang bermutu dan bisa bersaing secara universal. | Sama | |
| Kebijakan pendidikan multy misi: Politik, social, ekonomi, budaya, dan kemartabatan bangsa (daya saing bangsa). | Sama | |
| 4. Reistraints and Innovation | Dengan mendesentralisasikan kebijakan pendidikan, banyak permasalahan yang sanggup dipecahkan lebih singkat dan lebih rincian dg hasil yang sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. | Sama |
| Keterlibatan public diberi akses sungguh besar dalam turut serta mendisain, memonitor dan mengevaluasi hasil-hasil implementasi kebijakan pendidikan | Sama. Bahkan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, saluran public dan keterlibatan public cukup diberi peluang lebar, yakni dengan diadakannya kelembagaan semacam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah |
Gambar 3.3 Tabel Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Amerika dan Indonesia
9. Analisis Pemerintahan dan Administrasi Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia
| No | Masalah | Analisis | Solusi nya | |
| Amerika Serikat | Indonesia | |||
| 1 | Latar belakang | Factor sejarah, Amerika banyak di huni oleh imigran Factor Geografi, mempunyai luas ± 9,4 Juta Km Persegi, Dan mempunyai Kondisi fisik , iklim kondisi tanaman dan fauna yg bervariasi. Faktor Demografi Penduduk pertama Amerika merupakan Indian dan keturunan para budak yang kelompok minoritas ( kulit hitam), serta kelompok mayoritas ( kulit putih ) | Factor sejarah, Indonesia banyak di huni oleh penduduk pribumi dan imigran Factor Geografi, mempunyai Kondisi fisik , iklim kondisi tanaman dan fauna yg bervariasi.serta merupakan Negara kepulauan. Faktor Demografi penduduk pertamanya merupakan para nelayan dari banyak sekali Negara dengan tujuan untuk berdagang. | Dari ketiga factor disamping sama – sama mempunyai pengaruh terhadap pendidikan seorang pendidik mesti bisa menyesuaikan diri diri dengan ketiga factor tersebut. |
| 2 | Politik | Karektiristik utama sistim pendidikan di Amerika Serikat merupakan sungguh menonjolnya desentralisasi. Pemerintah federal, Negara Bagian dan Pemerintah wilayah mempunyai aturan dan tanggung jawab Administratif masing – masing yang sungguh jelas. | Karektiristik utama sistim pendidikan di Indonesia merupakan sungguh menonjolnya ikut campur pemerintah pusat, wilayah dan penduduk lantaran prihal pendidikan di atur dalam konstitusi. | Memang ikut campur pemerintah dalm pendidikan sungguh di pelukan tetapi kondisi mutu pendidikan masing – masing wilayah berlainan jadi untuk pengerjaan kebijakan harp di sesuaikan. |
| 3 | Struktur | a) TK + SD “Grade” 1-8 + 4 Th SLTA. b) TK + SD “Grade” 1-6 +3 Th SLTP + 3 Th SLTA. c) TK + SD “Grade” 1-4/5 + 4 Th SLTP + 4 Th SLTA Pada level perguuan tinggi terdapat 3 pola : Pendidikan tinggi 2 tahun, Pendidikan tinggi 4 tahun, dan Universitas berisikan banyak sekali fakultas | TK + SD “Grade” 1-6 +3 Th SLTP + 3 Th SLTA. Pada level perguuan tinggi terdapat 3 pola : Pendidikan tinggi 2 tahun, Pendidikan tinggi 4 tahun, dan Universitas berisikan banyak sekali fakultas | Dengan adanya pola yang serupa antara wilayah satu dengan yang lainya seorang peserta didik sanggup menamatkan pendidikan sesuai dengan umurnya |
| 4 | Menejemen pendidikan | pendidikan itu sudah usang menjadi tanggung jawab pemerintah Negara kepingan dan penduduk setempat lantaran prihal pendidikan tidak tertuang dalam konsitusi Amerika. | pendidikan itu sudah usang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat lantaran hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 Alenia 2 “mencerdaskan kehidupan bangsa” | Pendidikan merupakan tanggung jawab kita bareng jadi bukan cuma pemerintah pusat, atau wilayah tetapi kita semua . |
| 5 | Kebijakan pendidikan | a. Menghilangkan sistim sekolah yang memisah –misahkan sekolah menurut ras ( kelompok minoritas dan mayoritas ). b. Menyamakan alokasi pendanaan sekolah. c. Menyediakan saluran pendidikan bagi anak –anak dari keluarga miskin dan penyandang cacat. b. Berupaya menyanggupi permintaan ataspendidikan yang berkwalitas dan akuntabilitas sekolah. | Penerapan UUSPN merupakan upaya mencerdaskan bangsa, meningkatkan kwalitas pendidikan selaku perjuangan merealisasikan penduduk adil dan makmur, meningkatkan dan menyempurnakan pendidikan nasional, penyesuaian sistim pendidikan nasonal dan memantapkan ketahanan serta mengembangkan budaya nasional yang berwaskan “Bhineka tunggal ika” | Kita jangan cuma terpaku dengan adanya suatu peraturan lantaran kendala pendidikan merupakan sesuatu mesti kita tangani secara cepat jadi perlunya suatu kesadaran diri akan pentingnya pendidikan |
| 6 | Pendanaan | Sumber keuangan pendidikan. Khususnya pendidikan dasar dan menengah pemerintah teutama berasal dari wilayah kabupaten dan sumber – sumber local lainnya, yang sebagian besar dari pajak bumi dan pajak – pajak Negara bagian | Sumber keuangan pendidikan. Pada biasanya dikontrol oleh pemerintah pusat, daerah, dan penduduk setempat yang berasal dari pajak penghasilan Negara. | Masalah pendanaan itu merupakan tanggung jawab kita bareng lantaran pendidikan itu berencana untuk mendewasakan insan |
| 7 | Kurikulum | pendidikan di amerika serikat sungguh dipengaruhi oleh agama dan terkonsentrasi pada ketrampilan dasar tulis baca, pada kurun ke 19 timbul permintaan untuk merubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian terhadap keperluan – keperluan murid | pendidikan di Indonesia sungguh dipengaruhi oleh bangsa – bangsa lain lantaran Indonesia merupakan Negara terjajah tetapi pada dasarnya pendidikan terkonsentrasi pada ketrampilan dasar tulis baca dan pada masa reformasi barulah timbul permintaan untuk merubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian terhadap setiap individu. | Namun walau suatu kurikulum itu sungguh dipengaruhi oleh bangsa lain tetapi tetap pertahankan ciri dan khasnya suatu bangsa. |
| 8 | Isu – info dan reformasi pendidikan | Pada tahun 1990, Presiden amerika, George H. B. Bush, beserta seluruh gubernur Negara kepingan akibatnya menyepakati suatu reformasi pendidikan berupa enam tujuan nasional pendidikan amerika | Pada masa reformasi tahun 1975 terbitlah SKB tiga mentri yang menandai permulaan perkembangan reformasi pendidikan di Indonesia yang isinya menyeragamkan dan menyamakan pendidikan dan pad tahun 1984 keluarlah SKB tindak lanjut tetang pembakuan kurikulum pendidikan | Reformasi pendidikan memang diakui sungguh dikehendaki selaku pemenuhan keperluan penduduk terbaru tetapi perlu adnya dasar yang menghasilkan agar kurikulum tersebut tidak berlawanan dengan yang lain. |
| 9 | tujuan pendidikan | Untuk meraih kesatuan dalam kebinekaan., Untuk mengembangkan cita – cita dan praktek Demokrasi. Untuk menolong pengembangan individu. Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat. Dan Untuk mempercepat perkembangan Nasional. | Menurut Undang-Undang Dasar 45 : Mencerdaskan kehidupan bangsa. Arah kebijakan menurut GBHN : mengupayakan ekspansi dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kesanggupan akademik dan professional, melaksanakan pembaharuan sistim pendidikan tergolong kurikulum, mempekerjakan pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah, meperdayakan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan menejemen,meningkatkan mutu forum pendidikan, mengembang kwalitas SDM sedini mungkin, terrah, terpadu dan menyeluruh. | Pada dasarnya semua Negara tujuan pendidikan nya sama tetapi dalam sistim dan metode yang berlainan namun perlu upaya upaya yang keras untuk meraih tujuan tersebut. |
| 11 | metodologi pengajaran | inovasi - penemuan gres menyerupai perlunya kurikulum terintegrasi, metode mengajar yang berpusat pada murid dan sekolah alternative. Dan mengajarkan nilai – nilai budaya amerika dan bahasanya serta merencanakan generasi muda untuk biasa hidup lebih produktif dalam era gres industri dan msyarakat modern | Perlunya reformasi gres menyerupai perlunya kurik ulum terpusat metode mengajar yang berpusat pada murid dan sekolah alternative yang mengajarkan nila – nilai budaya Indonesia dan bahasa nasional dan merencanakan cowok yang dapat berkompetisi di dunia modern. | Reformasi gres memang sungguh di butuhkan dan bermacam - macam metode tetapi nilai – nilai budaya jangan hingga di lupakan lantaran adanya unsure modernitas. |
Gambar 3.4 Tabel Analisis
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Pemerintahan Amerika Serikat mempunyai empat level yakni pemerintahan lokal, intermediate, negara kepingan dan Federal. Amerika Serikat tak mempunyai tata cara pendidikan nasional yang terpusat menyerupai di Britania Raya, Prancis atau Jepang. Amerika Serikat mempunyai 250 tata cara pendidikan Negara kepingan yang berbeda, konstitusi AS pada Amendemen ke-10 menyatakan pemerintahan Federal tidak boleh menjalankan kekuasaan apapun yang tidak didelegasikan terhadap Pemerintah Federal oleh negara bagian. Amandemen menjadi dasar desentralisasi sekolah negeri..
Secara keseluruhan, dewan sekolah Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab budget sebesar US $526 miliar per tahun dan mempekerjakan lebih dari enam juta guru, administrator, dan staf penunjang (seperti pembimbing, pustakawan, dan perawat). Mereka merupakan usahawan nasional terbesar. Anggota dewan sekolah akan menghabiskan lebih dari dua puluh jam per ahad untuk bisnis dewan sekolah. Anggota dewan mesti adil dan sadar aturan di saat berhadapan dengan siswa, guru, administrator, orang tua, dan warga penduduk lainnya.
Kekuasaan dan tanggung jawab dewan sekolah secara lazim sanggup diklasifikasikan selaku berikut:
1. Kebijakan (policy)
2. Susunan kepegawaian (staffing)
3. Relasi pegawai (employee relations)
4. Anggaran (fiscal matter)
5. Siswa (students)
6. Kurikulum dan asesmen (curriculum and assessment)
7. Hubungan penduduk (community relation)
8. Ketentuan Antarpemerintahan (intergovernmental requirements).
| |
| 37 |
Staf kantor pusat bertugas menolong pengawas sekolah. di Amerika Serikat mempunyai banyak tingkatan dalam hirarki staf: deputi pengawas, pengawas asosiasi, ajudan pengawas, direksi, kepala departemen, koordinator dan pengawas, masing-masing mempunyai kiprah yang berlainan untuk saling mendukung dalam keterlaksanaan suatu system.
Sebagian besar sekolah mempunyai petugas tata kelola tunggal, yakni kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk operasional sekolah. Biasanya faktor yang terpenting dari pekerjaan selaku kepala sekolah merupakan kiprahnya selaku manajer, yang bermasalah dengan operasi sehari-hari sekolah, rapat, dokumen, panggilan telepon, dan kiprah sehari-hari.
Banyak kegiatan tata kelola berbasis sekolah tidak cuma sekedar melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa, namun juga melibatkan kiprah penting dari orang bau tanah dan penduduk lainnya. Keterlibatan penduduk sanggup dikategorikan dalam kelompok besar, yakni partisipasi masyarakat, kendali penduduk dan pendidikan masyarakat. Adapun klarifikasi mengenai ketiga hal tersebut merupakan selaku berikut: Partisipasi Masyarakat,kontrol Masyarakat, Pendidikan Masyarakat
Konsolidasi terjadi di saat beberapa distrik sekolah yang kecil bergabung untuk membentuk satu atau dua sekolah distrik yang lebih besar. Setiap negara kepingan mempunyai tanggung jawab secara aturan untuk mendukung dan menjaga sekolah negeri menurut batasan-batasan yang ada. Adapun tanggung jawab negara kepingan merupakan selaku berikut:
§ Memberlakukan undang-undang
§ Membedakan pajak sekolah negara kepingan dan sumbangan keuangan untuk distrik sekolah lokal
§ Menetapkan persyaratan minimum untuk training dan perekturat personil
§ Menyediakan isyarat kurikulum (beberapa negara kepingan menghasilkan dalam bentuk textbook)
§ Menetapkan ketentuan-ketentuan asesmen
§ Membuat ketentuan untuk legalisasi sekolah
§ Memberikan layanan Istimewa menyerupai transportasi dan buku teks siswa secara gratis
Gubernur bertugas menghasilkan budget ongkos pendidikan, mengusulkan ke tubuh legislative, melakukan penugasan atau pemberhentian personil sekolah di tingkat Negara bagian, dan bahkan di beberapa negara kepingan ditiadakan pengawas sekolah lokal. Tapi kekuasaan ini juga dibatasi dengan adanya kontrak dari tubuh legislative.
Dewan pendidikan negara bagian merupakan forum pndidikan yang paling kokoh dan paling penting. Tugas dan fungsi dewan pendidikan negara kepingan bermacam-macam, tetapi sebagian besar merupakan untuk mengembangkan aturan untuk mengimplementasikan undang-undang pendidikan yang sudah ditetapkan oleh tubuh legislatif.
Peran pemerintah federal terbagi ke dalam 4 bagian; (1) tubuh federal yang mengembangkan kebijakan dan kegiatan pendidikan; (2) tren yang sudah bergeser mengenai keputusan pendidikan antara pemerintah federal dan negara kepingan bagian; (3) dana federal untuk pendidikan; (4) keputusan mahkamah agung ihwal pendidikan. Pada kepingan ini, kita fokus pada dua kepingan pertama.
Seiring berjalannya waktu, dinas pendidikan diasumsikan bertanggung jawab terhadap (1) pemberian dana hibah dan melaksanakan kontrak dengan departemen pendidikan negara bagian, sekolah distrik, perguruan tinggi dan universitas; (2) melaksanakan penemuan dan observasi dalam pendidikan; dan (3) menawarkan kepemimpinan, konsultasi dan layanan clearing-house yang berhubungan dengan pendidikan.
Pada tahun 1979, setelah banyaknnya debat dan kontroversi kongres, Dinas Pendidikan diubah menjadi Departemen Pendidikan dan dipahami perumpamaan Sekretaris Pendidikan yang status tingkat kabinetnya penuh. Departemen ini secara resmi dibuka pada tahun 1980.
Negara Amerika Serikat merupakan penduduk nomor tiga terbanyak di dunia yakni berjumlah kira-kira 275 juta jiwa dan berisikan 50 negara bagian. Karakteristik utama tata cara pendidikan di Amerika Serikat merupakan sungguh menonjolnya desentralisasi. Pemerintah federal amerika serikat tidak punya mandat untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat. Adapun ketentuan dan aturan pemerintah federal mengenai kelompok-kelompok minoritas rasial dan orang-orang cacat. Pemerintah juga mendukung observasi pendidikan. Tetapi Amerika Serikat tak mempunyai tata cara pendidikan yang berpusat. Namun demikian, tidak memiliki arti bahwa pemerintah federal tidak mengobrol arah dan efek terhadap kendala pendidikan pemerintah federal juga ikut menetralisir tata cara sekolah yang memisahkan sekolah menurut ras, khususnya antara orang kulit hitan dan kulit putih.
Setiap negara kepingan menawarkan pendidikan secara gratis selama 12 tahun mulai dari taman kanak-kanak hingga pada jenjang berikutnya. Dalam tata cara pendidikan di Amerika Serikat terdapat beberapa pola pendidikan yakni :
1. Primary. Umur sekitar 6 tahun berguru di sana selama 5 atau 6 tahun.
2. Secondary School: Terdiri dari 3 tahun di "middle school" atau "junior high school" dan 3 atau 4 tahun di "senior high school" (lebih sering disebut "high school" saja). Orang AS menyebut kelas tingkat dalam 12 tahun pertama sekolah ini dengan perumpamaan "grade".
3. Higher Education. Pendidikan di college atau university dipahami selaku pendidikan tinggi ("higher education").. Pendidikan di college atau university yang mengobrol gelar Bachelor dipahami selaku pendidikan "undergraduate". Pendidikan lanjutannya disebut pendidikan "graduate" atau "post-graduate". Pendidikan lanjutan atau pendidikan graduate meliputi hukum, medical, MBA, dan Ph.D. (doktor).
Pada tingkat pendidikan tinggi, struktur dan jenis/ jenjang pendidikan intinya dikelompokkan dalam tiga bentuk baik pendidikan tinggi negeri maupun swasta yakni :
1. Pendidikan tinggi 2 tahun yang lazim disebut junior community atau technical college memberikan sertifikat dan kerap kali mengobrol gelar Associate of Arts (AA)
2. Pendidikan tinggi 4 tahun yang menawarkan pendidikan strata 1 (S-1) disamping pendidikan profesional (program diploma) level ini lazim disebut undergraduate tamatan kegiatan S-1 diberi gelar Bachelor of Arts (BA) atau Bachelor of Science (BS) universitas yang biasanya berisikan banyak sekali fakultas yang menawarkan program-program diploma, S-1, pascasarjana S-2 (master) dan pada biasanya menawarkan kegiatan doktor S-3. Para lulusan kegiatan s-2 diberi gelar Master of Arts (MA) atau Master of Science (MS). Lulusan program Doctor (S-3) diberi gelar Doctor of Philosphy (Ph.d) atau Doctor of Education (Ed.D) dalam bidang-bidang tertentu menyerupai kedokteran, hukum, teologi, bisnis. Pada level S-3 tersedia program-program spesialis.
Sumber keuangan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah berasal dari wilayah kabupaten dan sumber-sumber setempat yang lain yang sebagian besar berasal dari pajak negara bagian. Kebiasaan otonomi yang sudah usang dan kokoh serta kondisi penduduk sangat mempengaruhi bentuk kurikulum serta cara mengajar di Amerika Serikat. Disini tidak ada kurikulum nasional yang resmi. Bagian pendidikan negara kepingan menggariskan kurikulum dengan tingkat kombinasi yang cukup besardan memberi peluang pada wilayah setempat.
B. SARAN
Berdasarkan hasil kiprah laporan book yang berjudul “Governing and Administering Public education (Pemerintahan dan Administrasi sekolah negeri) kami menyarankan untuk dijalankan observasi yang lebih mendalam dan dicari alternative penyelesaian seputar isu-isu di Amerika Serikat dalam faktor yang yang lain dan membuat perbandingan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan tata kelola pendidikan lazim di Indonesia.
DAFTAR REFERENSI
Ornstein, Levine; (2008);Tenth edition Foundations of Education chapter seven ;Houghton Mifflin Company Boston New York
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia; Nomor 17 tahun 2010; Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
https://loker.paperplane-tm.site/search?q=29/pendidikan-di-amerika-serikat/">http://srirahmadhena.wordpress.com/2010/09/29/pendidikan-di-amerika-serikat/
https://loker.paperplane-tm.site/search?q=29/pendidikan-di-amerika-serikat/">http://srirahmadhena.wordpress.com/2010/09/29/pendidikan-di-amerika-serikat/
| |
| 41 |
0 Komentar untuk "Administrasi Pendidikan"