Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Marwan Jafar sendiri senantiasa mendorong biar dana desa secepatnya dipakai dengan melakukan jadwal padat karya, utamanya dengan membangun infrastruktur maupun program-program berbasis potensi setempat desa. (Baca: 9 Landasan Strategis Desa Membangun Indonesia).
“Saya tidak henti-hentinya mengajak para kades dan semua penduduk desa untuk secepatnya memakai dana desa dengan jadwal padat karya, utamanya dengan membangun infrastruktur desa. Juga menghasilkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) biar potensi ekonomi desa tergarap maksimal. Jangan sangsi terlebih takut memakai dana desa,” ujar Menteri Marwan di Jakarta, Senin (11/1/2016).
Ketika bertatap wajah dengan 600 kepala desa dan perangkat desa se-Gorontalo, Sabtu (10/1), Menteri Marwan mengajak para kepala desa, perangkat desa, dan semua penduduk desa biar secepatnya melakukan jadwal padat karya. Misalnya dengan membangun infrastruktur desa yang mempergunakan tenaga setempat desa, memakai bahan-bahan baku dari desa, dan keuntungannya pun mesti bisa disarakan semua penduduk desa.
“Dana desa yaitu amanat undang-undang Desa dan sudah menjadi komitmen pemerintah Jokowi-JK memajukan jumlah dana desa. Sekarang tinggal bagaimana penduduk bisa melaksanakan inovasi-inovasi dengan mempergunakan dana desa sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” jelasnya dihadapan ratusan kepala desa, perangkat desa, dan pendamping profesional se-Provinsi Gorontalo.
Jika semua desa melakukan pekerjaan cepat memakai dana desa dengan basis potensi lokal, lanjut Menteri Marwan, maka secara otomatis dana desa akan terserap sehingga tidak kembali ke pusat. Dana desa akan berputar di desa dan sanggup menggugah perekonomian desa. Jika ekonomi desa bergerak positif, pastinya akan bisa mendongkrak perekonomian nasional.
Menteri Marwan mencontohkan Desa Huntu Barat, Bone Bolango, Gorontalo yang dikunjungi pada Minggu (10/1). Desa Huntu Barat ini berhasil melakukan jadwal padat karya dengan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) perikanan air tawar. BUMDesa ini pun sudah memberi faedah ekonomi eksklusif bagi masyarakat, tergolong membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk Huntu Barat.
Ketika bertatap wajah dengan 600 kepala desa dan perangkat desa se-Gorontalo, Sabtu (10/1), Menteri Marwan mengajak para kepala desa, perangkat desa, dan semua penduduk desa biar secepatnya melakukan jadwal padat karya. Misalnya dengan membangun infrastruktur desa yang mempergunakan tenaga setempat desa, memakai bahan-bahan baku dari desa, dan keuntungannya pun mesti bisa disarakan semua penduduk desa.
“Dana desa yaitu amanat undang-undang Desa dan sudah menjadi komitmen pemerintah Jokowi-JK memajukan jumlah dana desa. Sekarang tinggal bagaimana penduduk bisa melaksanakan inovasi-inovasi dengan mempergunakan dana desa sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” jelasnya dihadapan ratusan kepala desa, perangkat desa, dan pendamping profesional se-Provinsi Gorontalo.
Jika semua desa melakukan pekerjaan cepat memakai dana desa dengan basis potensi lokal, lanjut Menteri Marwan, maka secara otomatis dana desa akan terserap sehingga tidak kembali ke pusat. Dana desa akan berputar di desa dan sanggup menggugah perekonomian desa. Jika ekonomi desa bergerak positif, pastinya akan bisa mendongkrak perekonomian nasional.
Menteri Marwan mencontohkan Desa Huntu Barat, Bone Bolango, Gorontalo yang dikunjungi pada Minggu (10/1). Desa Huntu Barat ini berhasil melakukan jadwal padat karya dengan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) perikanan air tawar. BUMDesa ini pun sudah memberi faedah ekonomi eksklusif bagi masyarakat, tergolong membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk Huntu Barat.
“Penyerapan dana desa di Huntu Barat sungguh cepat dan sudah 100%. Hasilnya terlihat dengan terbangunnya kolam-kolam perikanan air tawar yang eksklusif memberi pemasukan bagi penduduk desa. Ini menjadi teladan manis bagi desa-desa lainnya,” ujarnya, di desa Huntu Barat, Minggu (10/1).
Menteri desa pertama sejak Indonesia merdeka ini menambahkan, proses dan mekanisme dana desa tidak perlu dibentuk rumit. Jika sudah masuk ke rekening desa, maka sanggup eksklusif dipakai untuk membangun infrastruktur. Bagi desa yang jalannya rusak maka bangkit jalan desa. Jika kanal irigasinya tidak ada, eksklusif buat kanal irigasi dengan dana desa.
Mekanisme penggunaan dana desa juga sudah dibentuk simple biar penduduk tidak kesusahan menemukan maupun menggunakannya. Template penggunaan dana desa sudah disampaikan ke semua tempat biar disosialisasikan ke desa-desa.
“Cukup dua lembar kertas berisi rencana jadwal desa, kemudian buat dua lembar kertas berisi realisasi penggunaan dana desa selaku laporan. Enggak usah dibentuk ribet yang malah menghalangi pembangunan. Dana desa ini hak desa dan jangan hingga mengendap dan kembali ke pusat,” tandasnya.
Semangat kerja para kepala desa, perangkat desa, dan penduduk sendiri terus dikobarkan biar sanggup menjangkau kemakmuran bersama. “Saya mencicipi getaran semangat pertumbuhan dari desa-desa di Gorontalo ini. Mohon dijaga dan diwujudkan terus dengan agresi aktual dan eksklusif melibatkan penduduk desa,” terangnya.
Menteri Marwan mengingatkan, pemerintahan Jokowi-JK sudah berkomitmen untuk memajukan jumlah dana desa untuk mempercepat pembangunan desa. Dana desa 2016 meraih Rp46,9 triliun, naik dibanding tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun.
Secara terpisah, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dana desa 2016 sudah dianggarkan sebesar Rp47 triliun. Presiden pun berpsan biar dana ini diserap di desa dan jangan hingga kembali ke pusat. Hal ini disampaikan di hadapan para penerima Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) I PDI Perjuangan.
“Jangan hingga yang lebih banyak dipakai untuk barang-barang yang membuat duit itu kembali ke kota," ujar Jokowi dalam sambutannya, di jadwal Rakornas I PDIP, di Jakarta International Expo (JIE), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2015).
Dana desa ialah salah satu jadwal pemerintah untuk mewujudkan komitmen untuk membangun Indonesia dari daerah. Presiden juga mengingatkan, bahwa dana tersebut sedapat mungkin dipergunakan untuk mempekerjakan penduduk desa.
"Dana desa mesti dipakai untuk kebutuhan padat karya. Barangnya dibeli di desa, tidak ke kota. Uang mesti terus beredar di kota. Kalau pun dana tersebut dipakai untuk berbelanja barang yang sungguh-sungguh dibutuhkan tetapi cuma bisa dijumpai di kota, maka penggunaan duit itu tidak berlebihan,” ujar Jokowi. (Kemendesa)
0 Komentar untuk "Optimalkan Dana Desa, Menteri Marwan Secepatnya Kerjakan Agenda Padat Karya"