Pemunduran Tahun Fatwa Baru

Ki Darmaningtyas Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa, Yogyakarta

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah menegaskan bahwa kalender pendidikan dimulai pada Juli dan rampung pada Juni tahun berikutnya. Ini artinya tidak ada pergantian tahun pedoman walaupun kita sedang berhadapan dengan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Saya semula berharap Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengambil keputusan radikal dengan memundurkan tahun pedoman gres menjadi dimulai pada Januari 2021, sehingga tahun pedoman akan berjalan pada JanuariDesember, seumpama pada periode 1966-1977.

Ada sejumlah argumentasi yang berhubungan dengan urgensi pemunduran tahun pedoman gres menjadi Januari. Pertama, kita mengandaikan prediksi optimistis bahwa pada final Juni ini pandemi sudah rampung dan pada Juli tahun pedoman gres bisa dimulai. Apakah penduduk masih memiliki kesanggupan (pendanaan) untuk menyekolahkan bawah umur mereka? Sejak pertengahan Maret lalu, banyak jerih payah tutup dan mereka yang semula menjadi pekerja upahan dirumahkan. Pada Juli nanti belum pasti mereka sudah bisa membuka jerih payah lagi atau kembali bekerja. Sangat mungkin mereka nanti justru menentukan tidak menyekolahkan anaknya.

Kedua, dari perspektif yang pesimistis, tidak terperinci kapan pandemi ini akan berakhir. Sangat mungkin pada Juli pun belum pasti berakhir. Jika pandemi belum rampung pada Juli, keadaan ekonomi dan psikologis penduduk kurang mendukung untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan pendidikan. Terlebih bagi orang bau tanah yang memiliki anak yang hendak masuk ke sekolah dasar atau sekolah menengah. Jangankan mempertimbangkan mencari sekolah baru, untuk memadai keperluan sehari-hari saja sudah susah. Apakah cukup manusiawi memperbesar beban penduduk dalam keadaan demikian untuk mempertimbangkan sekolah anakanaknya? Bisa-bisa mereka menentukan tidak menyekolahkan anaknya.

Bersekolah di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memang memerlukan sumbangan seminar pendidikan (SPP). Tapi keperluan bersekolah bukan cuma SPP. Bahkan SPP cuma 25 persen dari total ongkos pendidikan. Kebutuhan paling besar yakni duit jajan, transportasi, seragam, peralatan sekolah (tas, buku, alat tulis, buku pelajaran, dan lainlain), serta bayar ini-itu yang kadang terjadi setiap saat. Uang jajan, misalnya, minimal Rp 5.000 sehari. Makin tinggi jenjang pendidikannya, makin besar duit jajannya. Hal yang perlu disadari oleh pengambil kebijakan yakni 75 persen sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta dan 75 persen siswa yang masuk Sekolah Menengah kejuruan berasal dari golongan menengah ke bawah, yang dikala ini perlu memperoleh pemberian sosial dari pemerintah. Jika dipaksakan tahun pedoman gres tetap dimulai pada Juli, golongan yang 75 persen ini tidak berhasrat menyekolahkan anaknya.

Ketiga, bila wabah belum pergi pada Juli nanti, tahun pedoman gres akan dimulai dan pembelajaran ditangani secara online. Hal ini pasti terasa ganjil alasannya yakni para murid dan guru belum berkenalan tetapi sudah mesti berguru secara online. Selain itu, tidak siapa pun bau tanah dan wilayah siap dengan pembelajaran online. Tidak siapa pun bau tanah memiliki dan bisa mengoperasikan telepon seluler berakal serta kuota Internet belum pasti mencukupi. Kemampuan ini mutlak dibutuhkan, utamanya untuk bawah umur yang gres masuk kelas I SD. Beberapa wilayah juga tidak siap alasannya yakni kekurangan jaringan listrik dan sinyal seluler. Sejumlah wilayah masih mengalami halangan sinyal seluler.

Keempat, apabila pembelajaran, tergolong untuk murid-murid baru, ditangani di rumah masing-masing secara online, sebenarnya ada yang hilang dari fungsi sekolah itu sendiri, yakni selaku ruang untuk membangun interaksi dan korelasi sosial antar-murid serta antara murid dan guru. Bangunan interaksi dan korelasi sosial itulah yang menjadi dasar atau argumentasi sekolah/kuliah masih diperlukan. Fungsi pembelajaran memang sanggup digantikan secara online, tetapi interaksi dan korelasi itu tidak dapat digantikan oleh teknologi alasannya yakni memerlukan perjumpaan fisik secara personal.

Ketika Menteri Pendidikan Daoed Joesoef memundurkan tahun pedoman gres dari Januari menjadi Juli mulai tahun pedoman 1979, dikala itu tidak ada pandemi, sehingga masuk akal bila banyak yang merasa dirugikan. Tapi, jikalau keputusan yang serupa diambil dikala ini, mungkin responsnya berbeda. Masyarakat, utamanya orang tua, akan menyambut besar hati bila tahun pedoman gres dimundurkan alasannya yakni menganggap sanggup merenggangkan beban mereka. Pemunduran itu juga sanggup dimanfaatkan untuk pembelajaran berdikari di rumah.

Bagi pemerintah, pemunduran itu sanggup meminimalkan budget negara secara signifikan. Paling tidak, dana pemberian operasional sekolah (BOS) dan pemberian operasional pendidikan (BOP) selama satu semester tidak perlu dicairkan, sehingga sanggup direalokasikan untuk penanganan Covid-19 di tengah pemasukan pajak yang minus.

Perubahan tahun pedoman ini pasti berlaku untuk semua jenjang pendidikan, dari taman kanak-kanak sampai sekolah tinggi tinggi, alasannya yakni kita cuma mengenal satu metode pendidikan. Keberatan atas pemunduran tahun pedoman gres akan terjadi pada mereka yang hendak melanjutkan sekolah ke mancanegara alasannya yakni mesti menanti 6-8 bulan guna menyesuaikan dengan agenda tahun pedoman gres negara tujuan. Tapi itu sanggup diisi dengan banyak sekali antisipasi dan pemagangan, sehingga tidak ada perumpamaan sia-sia.

Konsekuensi pemunduran ini yakni mereka yang kini sedang bersekolah atau kuliah akan mengalami perpanjangan waktu satu semester dan kenaikan/kelulusan terjadi pada Desember 2021. Itu saja bedanya. Memang mereka rugi waktu satu semester, tetapi itu lebih baik ketimbang memaksakan pembelajaran di rumah yang kualitasnya mungkin jauh lebih buruk lagi.

Dimuat di Koran Tempo Kamis 28 Mei 2020