Macam-Macam Sumber-Sumber Kapital / Modal Beserta Pola Dan Klarifikasi Lengkap

Kapital sanggup diambilkan dari penggunaan keistimewaan tenaga kerja yang ada dalam masyarakat.

Sehingga kapital untuk pembangunan sanggup diciptakan dengan cara: memindah keistimewaan tenaga kerja dari sektor pertanian ke ksektor yang lain (menggunakan penganggur terselubung), menekan konsumsi atau memajukan ekspor, memindahkan faktor-faktor bikinan dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan-penggunaan yang lebih produktif.

Dalam arti duit sumber-sumber kapital untuk pembangunan ada tiga macam, yaitu: simpanan sukarela (voluntary saving), pajak (forced saving) dan pinjaman mancanegara (foreig loans).

Tenaga kerja insan selaku sumber daya fisik penduduk merupakan salah satu sumber pembangunan masyarakat. Secara fisik sanggup ditempuh dengan relokasi faktor-faktor bikinan dari penggunaan yang kurang efisien ke penggunaan yang lebih efisien. Dengan kata lain faktor-faktor bikinan yang menganggur secara tersembunyi (unemployment mauoun disqueised unemployement maupun disquised unemployed) akan sanggup dimanfaatkan bagi pembangunan dan tidak akan menurunkan bikinan pada sektor/kegiatan semula.

Contoh penggunaan tenaga kerja yang masih menganggur tersembunyi di sektor pertanian sanggup dimanfaatkan untuk pembangunan jalan-jalan desa, saluran-saluran air pedesaan dan sebagainya, tapi tidak akan meminimalisir bikinan pertanian. Swadaya penduduk merupakan salah satu teladan pemanfaatan tenaga kerja penduduk selaku sumber modal dalam kegiatan bikinan untuk pembangunan.

Sumber daya kapital untuk pembangunan secara finasial sumber dana sanggup dikelompokkkan dalam:

1)   tabungan penduduk (voluntary saving);

2)   pajak atau disebut simpanan paksa (forced saving);

3)   tabungan pemerintah;

4)   pinjaman pemerintah yang mana sanggup dibedakan menjadi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;

5)   inflasi (invisible tax); dan

6)   investasi asing.  

a. Tabungan Masyarakat (voluntary saving)

Tabungan penduduk merupakan penggalan pemasukan penduduk yang tidak dibelanjakan untuk keperluan menyanggupi keperluan konsumsi sehari-hari, tapi disimpan. Tabungan penduduk ini sanggup dibedakan menjadi simpanan sukarela dan simpanan paksaan. Tabungan sukarela atau “voluntary saving” apabila diorganisasikan sanggup berwujud Tabanas, Premi Asuransi, deposito berjangka, dan sebagainya. Biasanya dana dalam bentuk ini dikontrol oleh bank maupun forum asuransi untuk dipinjamkan terhadap penanam modal dalam melakukan bisnisnya guna peningkatan proudksi/pendapatan.

Keuntungan para penabung kebanyakan berupa bunga, kecuali untuk pemegang polis asuransi dimana mereka menerima jaminan yang berupa “claim” untuk menyingkir dari risiko yang berat dengan pengorbanan yang relatif kecil. Keuntungan pihak bank berupa penerimaan bunga yakni selisih antara bunga yang diterima lantaran menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit untuk investasi dan bunga yang dibayarkan terhadap penyimpan dana/penabung atau para pemegang polis. Sedangkan bagi para penanam modal ada laba lantaran tersedia dana untuk keperluan dan pengembangannya.

b. Pajak/Tabungan Paksa (forced saving)

Masyarakat mau tidak mesti meminimalisir konsumsinya lantaran berkurangnya pemasukan akhir pembayaran pajak. Unit ekonomi Rumah Tangga meminimalisir konsumsi, Unit ekonomi Perusahaan meminimalisir investasi dan Unit ekonomi Pemerintah meminimalisir pengeluaran Pemerintah. Sama halnya dengan unit-unit ekonomi yang lain. Pemerintah juga berbelanja barang dan jasa untuk melakukan kegiatannya.

Dalam hal pengenaan pajak, pemerintah memaksa unit-unit ekonomi yang lain untuk meminimalisir pemasukan mereka dengan cara mengeluarkan duit pajak terhadap pemerintah. Hasil pembayaran unit ekonomi Rumah Tangga dan Perusahaan diterima Pemerintah selaku penerimaan Pemerintah atau penerimaan Negara. Sumber penerimaan negara ini sanggup berasal dari pajak pribadi dan pajak tidak langsung.

Pajak pribadi merupakan pajak yang dalam artian ekonomi bebnnya tidak sanggup digeserkan terhadap pihak lain oleh si wajib pajak. Sedangkan pajak tidak pribadi merupakan pajak yang bebannya sanggup dilimpahkan/digeserkan terhadap pihak lain. Dalam artian administrasi, yang dimaksud dengan pajak pribadi merupakan pajak yang dipungut atas dasar surat ketetapan pajak (kohir), sebaliknya pajak tidak pribadi merupakan pajak yang dipungut tanpa memakai surat ketetapan pajak.

Pajak di samping mempengaruhi (mengurangi) besarnya konsumsi juga meminimalisir besarnya jumlah yang ditabung, lantaran besarnya pemasukan setelah dikenai pajak niscaya dipakai untuk konsumsi dan atau ditabung. Setiap kebijakan arus dihubungkan dengan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, khususnya pengaruhnya terhadap efisiensi dan distribusi pengaruh kebijakan terhadap efisiensi artinya bagaimana penggunaan faktor-faktor bikinan yang ada dalam perekonomian itu dimanfaatkan untuk kepentingan produksi.

Apakah  dengan kebijakan yang gres itu, bikinan akan meningkat atau justru sebaliknya. Pengaruh sebuah kebijakan terhadap disribusi pemasukan dan peluang kerja, kebanyakan juga disebabkan oleh adanya realokasi aspek bikinan antar sektor maupun antar wilayah. Demikian pula halnya dengan kabijakan perpajakan. Pajak sanggup mempengaruhi bikinan dan distribusi. Pengaruh pajak terhadap bikinan nampak melalui kesanggupan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.

Dalam hal Pemerintah mengenakan pajak, jangan hingga wajib pajak menyusut kemampuannya untuk melakukan pekerjaan lantaran sungguh sederhananya tingkat konsumsi wajib pajak sehingga kesehatannya terganggu. Demikian pula hendaknya pajak jangan terlalu meminimalisir kemauan bekerja, menabung dan berinvestasi. Dari sisi distribusi, khususnya distrbiusi pendapatan, pajak sanggup menyederhanakan perbedaan pendapatan, tapi sanggup pula memperlebar jurang perbedaan pendapatan.

Dalam relasi ini tata cara pajak sanggup dibedakan antara tata cara pajak yang progresif, regresif dan proporsional. Pajak yang progresif merupakan pajak yang kian tinggi tingkat pemasukan kian tinggi persentase pajak yang dipungut oleh pemerintah. Sebaliknya tata cara pajak regresif merupakan apabila pemasukan kian tinggi kian rendah persentase pajak yang dikenakan. Untuk pajak proporsional persentase pajak tetap meskipun tingkat pemasukan semaik tinggi.

Dengan demikian maka pajak progresif kebanyakan bersifat menyederhanakan perbedaan pendapatan, sedangkan pajak regresif lebih bersifat memperlebar perbedaan pendapatan. Pada biasanya pajak pribadi (pajak pendapatan, pajak kekayaan) lebih bersifat progresif; sedangka pajak tak pribadi (pajak penjualan, cukai) lebih bersifat regresif. Di negara yang sedang meningkat biasanya diberlakukan pajak tidak pribadi (sifatnya regresif) lantaran kesanggupan tata kelola dii negara-negara tersebut belum memadai.

Untuk memberlakukan pajak progresif. Agar pajak progresif sanggup diberlakukan untuk menyederhanakan perbedaan pemasukan diperlukan data lengkap mengenai jumlah dan macam, serta nilai kekayaan maupun penghasilan para wajib pajak, sedangkan data tersebut relatif sukar diperoleh.

c. Tabungan Pemerintah

Pajak merupakan iuran yang sanggup dipaksakan terhadap wajib pajak oleh Pemerintah dengan balas jasa yang tidak pribadi sanggup ditunjukkan. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yakni selaku sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan selaku alat untuk mengatur. Pajak merupakan sumber penerimaan negara/Pemerintah yang paling utama, khususnya untuk penerimaan rutin. Penerimaan pembangunan cuma sekitar 8% dari seluruh Anggaran Pendapatan Negara. Penerimaan pembangunan utamanya sekali berasal dari bantuna kesibukan dan sumbangan proyek.

Bantuan kesibukan merupakan sumbangan yang tidak dikaitkan dengan proyek-proyek tertentu. Bantuan kesibukan ini berisikan nilai musuh dari devisa kredit, sumbangan pangan, sumbangan pupuk, benang tenun dan sebagainya. Bantuan kesibukan berperan selaku sumber pemanis bagi pengimpor barang modal, materi baku, pangan, yang seluruhnya guna memantapkan pembangunan; sedangkan sumbangan proyek menolong memperbesar dana untuk ekspansi, rehabilitasi, maupun untuk pembangunan proyek-proyek gres yang termasuk bidang-bidang telekomunikasi, listrik, pengairan, pendidikan, keluarga berencana serta prasarana lainnya.

Penerimaan berkala setelah dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin, bila terdapat sisa, maka sisa inilah yang kita sebut selaku simpanan pemerintah. Kaprikornus selisih antara penerimaan dan pengeluaran berkala inilah yang kita sebut selaku simpanan pemerintah. Kemudian simpanan pemerintah ini ditambah dengan sumbangan kesibukan dan sumbangan proyek merupakan jumlah dana yang tersedia untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan.

Semakin besar simpanan pemerintah dengan sumbangan kesibukan dan sumbangan proyek yang sama, terang kian besarlah dana yang tersedia bagi pembangunan. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah kita. Hal ini sanggup ditempuh dengan memajukan penerimaan berkala dan atau dengan menekan pengeluaran rutin. Peningkatan penerimaan berkala ditempuh utamanya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, sedangkan pengutamaan pengeluaran berkala utamanya sekali ditempuh dengan meminimalisir subsid-subsidi yang dapat diberikan oleh Pemerintah menyerupai subsidi minyak, materi makan, input pertanian dan sebagainya.

d. Pinjaman Pemerintah

Kajian mengenai sumbangan kesibukan dan sumbangan proyek intinya merupakan salah satu macam dari pinjaman pemerinah. Pinjaman pemerintah sanggup berupa pinjaman sukarela dan pinjaman paksa; sanggup pula dibedakan antara pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman sukarela merupakan jenis pinjaman yang diterima oleh pemerintah secara sukarela dari pihak mana saja, sanggup dari mancanegara maupun dari dalam negeri.

Sedangkan pinjaman paksa merupakan jenis pinjaman yang sanggup dipaksakan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1950-an, dimana pemerintah memotong duit kertas dan memberlakukan potongan sebelah kanan selaku penggalan pinjaman obligasi pemerintah dan cuma sebagian kiri yang laris yakni 50% dari nilai asalnya.

Pinjaman dalam negeri merupakan jenis pinjaman yang diperoleh pemerintah dari penduduk di negeri sendiri, sedangkan pinjaman mancanegara merupakan jenis pinjaman yang diperoleh pemerintah dari para individu di mancanegara ataupun dari pemerintah negara lain. Konsekuensi dari pinjaman dalam negeri merupakan tidak ada pemanis dana secara makro lantaran tidak terjadi anutan dana yang masuk ke negeri kita. Sedangkan untuk pinjaman luar negeri, tidak disanggah lagi niscaya ada dana yang masuk dari negara lain ke negara kita, dan ini betul-betul menolong dalam arti memperbesar dana yang tersedia untuk pembangunan secara keseluruhan (secara makro).

Pada dikala pengembalian pinjaman, akan terdapat pindahan dana pemerintah terhadap para pemegang obligasi. Untuk pinjaman dalam negara, dana yang semula pindah dari tangan pemilik modal terhadap pemerintah akan mengalir kembali dari pemerintah terhadap pemilik modal, di mana di samping adanya pengembalian pokok pinjaman dibayar pula bunga pinjamannya. Dengan demikian maka akan terjadi sebuah pelebaran dari jurang perbedaan pendapatan/kekayaan pada dikala terjadinya pengembalian itu.

Sebaliknya untuk pinjaman mancanegara pada dikala terjadinya pinjaman, akan terdapat anutan dana dari mancanegara ke dalam negeri, dan pada dikala terjadi pengembalian pinjaman, akan ada anutan dana dari dalam negeri dalam bentuk pokok pinjaman dan bunga pinjaman ke luar negeri. Bagaimana pengaruhnya terhadap distribusi bebanpajak dalam pengumpulan pajak guna mengeluarkan duit kembali pinjaman tersebut. Apabila pajak ditarik secara progresif, maka beban pembayaran pokok dan bungan pinjaman akan terletak lebih banyak pada kalangan penduduk yang relatif kaya, sedangkan untuk pajak yang tata cara pajaknya merupakan regresif maka beban pokok dan bungan pinjaman akan terletak pada kalangan miskin.

Apabila kita tinjau dari distribusi beban pinjaman antar generasi, maka terang bahwa yang meminjam merupakan generasi pada dikala ini, tapi yang yang memikul kiprah pengembalian merupakan generasi yang mau datang. Ini tidak memiliki arti bahwa generasi yang mau tiba yang memikul beban pengembalian pinjaman dan bunganya, tapi mereka juga yang mau lebih banyak menerima faedah dari adanya pinjaman pemerintah yang diguakan untuk membangun dan menampilkan hasil yang baik.

Hal ini khususnya berlaku bagi proyek-proyek yang menciptakan barang dan jasa yang tahan lama, utamanya yang berupa prasarana menyerupai jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, waduk/bendungan dan lain-lain. Sebaliknya, bilamana gagal dalam mengorganisir pinjaman itu, maka mau tidak mau generasi yang mau tiba yang mau memikul beban pinjaman tersebut.

Pertanyaan kini merupakan mengapa pemerintah mesti meminjam, apakah tidak lebih baik membangun dengan dana simpanan yang ada saja?

Bila alternatif kedua yang ditempuh sanggup terjadi tidak ada pembangunan di negara tersebut. Misalkan: pemerintah mentargetkan untuk memajukan pemasukan nasional dengan 5% per tahun, sedangkan penduduk meningkat dengan 3% pertahun, maka pemasukan per kapita cuma akan meningkat dengan 2% pertahun. Dana investasi yang diperlukan bila diketahui rasio pemanis investasi untuk memperbesar bikinan (incremental capital output ratio= ICOR) sebesar 4, merupakan 4 x 5% = 20%).

Sedangkan bila dana simpanan cuma sebesar 10% per tahun, maka akan ada kelemahan dan untuk investasi sanggup tetap mendorong pemasukan nasional naik dengan 5% maka pemerintah mesti pinjam dari mancanegara sebesar 10% dari pemasukan nasional. Bagaimana kalau investasi cuma sebesar simpanan saja yakni 10%? Akibatnya pemasukan nasional akan meningkat dengan 2,5 % dan pemasukan per kapita akan merosot dengan 0,5% per tahun.  

e. Inflasi (invisible tax)

Cara lain untuk mengeluarkan duit pembangunan sebuah negara merupakan dengan inflasi. Inflasi diartikan selaku kondisi dimana harga-harga lazim meningkat secara terus menerus. Dengan peningkatan harga lazim itu memiliki arti bahwa semua unit ekonomi (konsumen maupun produsen) akan berbelanja barang dengan jumlah yang lebih minim tapi dengan pengeluaran rupiah yang sama. Dengan kata lain mereka meminimalisir konsumsi riil dengan adanya inflasi itu. Oleh lantaran itu inflasi sanggup diartikan selaku pajak yang tidak terlihat (invisble tax).

Pada biasanya inflasi disebabkan lantaran terjadi permohonan yang lebih besar dari pada penawaran yang disebabkan oleh terlalu banyaknya jumlah duit yang beredar). Dengan pencetakan duit yang lebih singkat ketimbang kemajuan bikinan barang dan jasa, maka inflasi sanggup dengan mudah berkembang. Apabila hal itu terjadi maka permohonan akan barang dan jasa untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah akan tetap berlangsung, tapi dengan pengorbanan dari pihak nonpemerintah.

Namun perlu diamati bahwa inflasi yang terlalu keras lajunya mesti disingkirkan lantaran ia akan struktur perekonomian, sehingga pemabangunan pada sebuah dikala akan berhenti. Dengan inflasi yang deras, struktur harga akan rusak, struktur upah juga akan rusak, investasi akan berhenti dan digantikan dengan kerja keras spekulasi serta ekspor menjadi tidak menguntungkan lantaran muncul disparitas harga.

f. Investasi aneh

Investasi aneh merupakan investasi yang ditangani oleh pemilik-pemilik modal aneh di dalam negeri kita untuk menerima sebuah laba dari kerja keras yang ditangani itu. Keuntungan dari adanya modal aneh bagi kita merupakan akan berupa diolahnya sumberdaya alam kita,meningkatnya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (added value), meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi. 

Bagi pemilik modalasing, laba mereka berupa liran dividen dari hasil kerja keras itu dari negeri di mana modal itu ditanamkan ke negara dari mana modal itu berasal.