Pemerintah Diminta Tidak Dikte Penggunaan Dana Desa

DANA DESA/ILUSTRASI

GampongRT - Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa, Farid Adi Rahman meminta pemerintah tidak menyeleksi prioritas penggunaan dana desa alasannya yakni setiap desa memiliki keperluan yang berbeda.

"Kalau di Papua dan Sumatera, mungkin kebutuhannya di bidang infrastruktur, tetapi di desa-desa yang ada di Jawa kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi alasannya yakni infrastruktur telah memadai," ujar Farid di Jakarta, Ahad (18/1)

Dia memberi rujukan desa yang ada di Yogyakarta, keperluan khususnya yakni modal, tubuh kerja keras milik desa, pasar sampai training sumber daya manusia.

"Jadi kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi, namun lebih pada keperluan training untuk pariwisata dan lainnya," tambah dia.

Penentuan prioritas penggunaan dana desa, lanjut dia, tidak dikehendaki alasannya yakni setiap desa telah memiliki penyusunan rencana yang diputuskan lewat musyawarah desa.

Dengan demikian seharusnya, pemerintah tidak perlu menyeleksi tetapi cukup mengkonfirmasi saja. Hal itu juga diyakini sanggup menggerakan perekonomian di desa, menyerupai yang dikehendaki pemerintah.

"Ini malah seakan-akan mengkerdilkan dengan peraturan dana desa mesti untuk infrastruktur," katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar menyampaikan dana desa diprioritaskan untuk infrastruktur di desa tersebut.

"Dana desa diprioritaskan untuk program-program infrastruktur, dengan para pekerja dari desa setempat, materi bangunan juga dari desa setempat. Dengan demikian, konsentrasi kita biar dana desa tersebut berputar di desa," kata Marwan.

Sumber: republika.co.id