Evaluasi Transportasi Pulang Kampung Idul Fitri 2021

KI DARMANINGTYAS

 

Penyelenggaraan transportasi balik kampung idul fitri (Idul Fitri) senantiasa memukau perhatian publik dengan banyak sekali permasalahannya yang khas. Bila selama berpuluh tahun permasalahan transportasi balik kampung idul fitri yang menonjol yakni kemacetan dan mahalnya tiket transportasi biasa (bus, kereta api, dan pesawat udara), maka selama pandemi Covid 19 (2020 dan 2021) dilema yang timbul lebih terkait dengan kebijakan larangan balik kampung yang dikeluarkan Pemerintah guna menyingkir dari terjadinya penyebaran Covid 19. Larangan ini kemudian disikapi bervariasi di masyarakat: ada yang patuh, namun banyak pula yang tidak patuh. Yang tidak patuh itulah  yang kemudian membuat dilema di lapangan dan dikhawatirkan pula akan membuat tsunami Covid 19.

Suasana balik kampung idul fitri 2021 lebih gempar ketimbang balik kampung Idulfitri 2020 lalu, alasannya tidak terlepas dari ambiguitas Pemerintah antara melarang balik kampung atau tidak demi mendorong bangkitan ekonomi. Pada tahun 2020 kemudian alasannya gres mulai pandemi, maka kebijakannya sejak permulaan tegas, tidak boleh balik kampung Lebaran. Meskpun libur Idul Fitri 1441 H gres tanggal 24-25 Mei 2020 dan blum ada pengumuman resmi dari Presiden Jokowi perihal larangan mudik, tetapi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdar Kemenhub) Budi Setyadi (23/3 2020) sudah menunjukkan bahwa Program Mudik Gratis Idulfitri 2020, baik yang diselenggarakan oleh Kemenhub, BUMN, maupun swasta dibatalkan dengan maksud untuk mengantisipasi merebaknya penyebaran wabah Covid 19 ke daerah-daerah.

Pengumuman penghapusan jadwal balik kampung gratis tersebut memamerkan sinyal terhadap penduduk bahwa Pemerintah tidak membolehkan balik kampung idul fitri (24-25 Mei 2020), sehingga di saat timbul pengumuman resmi dari Presiden Jokowi bahwa penduduk tidak boleh mudik, itu dianggap selaku penegasan saja terhadap apa yang sudah dipastikan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Sementara yang terjadi pada tahun 2021 agak berbeda. Pemerintah kelihatannya ambigu.

Inkonsistensi Kebijakan

Semula Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada di saat Rapat Kerja dengan Komisi V dewan perwakilan rakyat (16/3 2020) menyatakan, pada prinsipnya Kemenhub tidak melarang penduduk untuk mudik, tetapi tetap diwajibkan mengerjakan protokol kesehatan yang ketat. Atas dasar pernyataan tersebut banyak penduduk yang mulai berburu tiket balik kampung leabran, dan para operator transportasi biasa pun kemudian mempersiapkan armadanya untuk melayani para pemudik. Bagi operator, pernyataan Menhub tersebut selaku sinar jelas yang mau menjadi yang kuasa penolong bagi bisnis mereka yang terpuruk selama satu tahun lebih. Namun pada hari yang serupa  (16/3/2021), Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, menyampaikan bahwa sejauh ini kebijakan balik kampung idul fitri masih dalam tahab pembahasan kementerian dan forum terkait. Satgas Covid 19 juga masih menertibkan beberapa kebijakan teknis perihal libur Hari Idul Fitri 1442 H mengingat kesibukan tersebut berpeluang membuat mobilitas penduduk yang tinggi.

Teka teki boleh balik kampung idul fitri atau tidak itu jadinya terjawab di saat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy (26/3 2021) mengatakan, bahwa cuti bareng tetap diberikan terhadap masyarakat, yakni satu hari saja, tetapi penduduk tetap tidak diperbolehkan untuk mengerjakan acara mudik. Sejak hadirnya pernyataan Menko PMK itulah bunyi Pemerintah seakan bulat: penduduk tidak boleh mengerjakan balik kampung lebaran. Suara Pemerintah makin lingkaran di saat menyaksikan terjadinya tsunami Covid 19 di India yang terjadi usai adanya peringatan hari besar keagamaan di Sungai Gangga.

Ada yang kecewa dengan pengumuman yang disampaikan oleh Menko PMK perihal larangan balik kampung itu, yakni para operator transportasi biasa dan penduduk yang sudah kebelet ingin mudik, tetapi alasannya bunyi Pemerintah sudah bulat, maka kepetutusan tersebut tetap dijalankan. Pemerintah sendiri eksklusif mengerjakan kerjasama antar kementerian/lembaga terkait dan menyeleksi taktik untuk mengusir kemungkinan adanya warga yang tetap nekat ingin mudik. Salah satu langkah itu yakni akan mengerjakan penyekatan pada sejumlah titik yang menjadi susukan warga untuk mudik. Pada mulanya cuma teridentifikasi 333 titik saja, tetapi kemudian bermetamorfosis 381 titik. Penyekatan tersebut diyakini akan bisa mengusir pemudik.

Permasalahan timbul di penduduk di saat Pemerintah secara massif mengerjakan sosialisasi tidak boleh mudik, namun di segi lain membolehkan hadirnya TKA dari China dengan argumentasi pergeseran waktu kerja. Momentum ini amat tidak sempurna alasannya bertepatan dengan larangan balik kampung bagi warga. Masyarakat pun menatap ada inkonsistensi kebijakan dari Pemerintah, masuk akal kemudian kemunculan rombongan TKA dari China tersebut membuat polemik di penduduk dan sekaligus bullying terhadap Pemerintah. Apalagi di saat dua dari 85 TKA yang masuk permulaan Mei itu didapatkan positip Covid-19, ini sanggup menyebabkan timbulnya reaksi keberanian penduduk untuk melawan kebijakan larangan mudik, seumpama yang terjadi di Aceh yang dilaksanakan oleh seorang tokoh agama yang secara terang-terangan mengajak penduduk untuk mudik.

Inkonsistensi kebijakan juga terlihat dari diizinkannya pembukaan tempat-tempat rekreasi untuk dikunjungi selama masa piknik dengan pembatasan kapasitas dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mudik tidak boleh guna menyingkir dari terjadinya kerumunan, namun tempat-tempat rekreasi yang secara otomatis bikin kerumunan justru dibuka.

Jebolnya Penyekatan

Jebolnya penyekatan susukan balik kampung yang dilaksanakan oleh petugas adonan dari banyak sekali instansi kelihatannya bersumber dari perilaku perlawanan yang dimiliki oleh penduduk dengan tetap berminat untuk mudik. Keinginan untuk tetep balik kampung tersebut didorong oleh perbagai faktor, seumpama rasa rindu pada orang tua, rasa jenuh berada di rumah selama masa pandemi, atau tidak ada lagi kesibukan di kota dan ingin pulang ke kampung. Di segi lain daya tahan pegawanegeri untuk mempertahankan titik-titik penyekatan amat terbatas, sehingga di saat berhadapan dengan puluhan atau bahkan ratusan ribu pengendara motor dan kendaraan beroda empat yang antre di pintu susukan mudik, mereka tidak berkutik. Para kandidat pemudik ini mempergunakan psikologi massa, di saat mereka bertahan beramai-ramai di titik penyekatan selama beberapa jam dan membuat imbas kemacetan yang panjang, maka niscaya pegawanegeri akan melonggarkan penyekatan, alasannya mereka tidak mau mengambil resiko yang lebih besar lagi jikalau suasana yang crowded itu berjalan lama. Bila diperhatikan, jebolnya pagar penyekatan tersebut terjadi pada di saat pegawanegeri berada dalam titik lelah, yakni pada dini hari.

Bentuk perlawanan warga terhadap larangan balik kampung itu tidak cuma dengan menjebol pagar penyekatan saja, namun juga memperdaya petugas dengan banyak sekali cara, seumpama numpang di truk yang menenteng sayuran atau barang lainnya, numpang di alat penggilingan semen, naik ambulan, dan sejenisnya. Semua taktik tersebut menyedot energi pegawanegeri untuk menertibkannya, sehingga di saat dikepung dengan barisan kendaraan bermotor yang ingin menerobos barisan, mereka tidak berkutik lagi.

Agar pengalaman dua tahun terakhir ini tidak terulang di masa yang mau tiba (bila masih pandemic atau suasana sejenis), maka pertama, penting bagi pemerintah untuk mempertahankan konsistensi kebijakan guna menyingkir dari reaksi perlawanan dari masyarakat. Kedua, apapun kebijakan yang mau diambil, sudah diumumkan terhadap publik tiga bulan sebelumnya sehingga ada waktu cukup bagi penduduk untuk ancang-ancang mengambil keputusan. Ketiga, perlu ada kerjasama yang bagus antar kementerian/lembaga dan cukup satu pintu untuk mengumumkannya ke publik guna menyingkir dari terjadinya kebingungan masyarakat: mana yang mesti diikuti.

 

Ki Darmaningtyas, Ketua INSTRAN (Institut Studi Transportasi) di Jakarta

Dimuat di Bisnis Indonesia 22 Mei 2021