Faktor-Faktor Yang Menghipnotis Pembentukan Identitas Nasional

Pembentukan bangsa sungguh berhubungan dengan identitas yang ada dalam masyarakat. Demikian halnya dengan pembentukan bangsa Indonesia.

Faktor-faktor yang mensugesti pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, termasuk primordial, sakral, tokoh, bhineka tunggal ika, rancangan sejarah, kemajuan ekonomi, dan kelembagaan (Ramlan S, 1992).

a. Primordial

Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat-istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang sanggup membentuk negara-bangsa. Primordialisme tidak hanya membuat pola sikap yang sama, tetapi juga melahirkan penglihatan yang serupa wacana masyarakatnegara yang dicita-citakan. Walaupun ikatan kekerabatan dan kesamaan budaya itu tidak menjamin terbentuknya sebuah bangsa (karena mungkin ada aspek lainnya yang lebih menonjol), tetapi kemajemukan secara budaya mempersulit pembentukan satu nasionalitas gres (negara bangsa) lantaran perbedaan ini akan melahirkan pertentangan nilai.

b. Sakral

Kesamaan agama yang dianut oleh sebuah masyarakat, atau ikatan ideologi yang besar lengan berkuasa dalam masyarakat, juga merupakan aspek yang sanggup membentuk negara-bangsa. Namun kadang terjadi kesamaan agama dam ideologi sebuah penduduk juga menjadi aspek yang mempersulit proses pembentukan negara-bangsa. Sebagai pola sanggup disebutkan kesamaan agama Islam di beberapa negara Arab, kesamaan agama Katholik di negara-negara Amerika Latin, dan sejumlah negara-negara komunis.

c. Tokoh

Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh penduduk sanggup menjadi aspek yang menyatukan sebuah bangsa-negara. Pemimpin ini menjadi panutan alasannya warga penduduk mengidentifikasikan diri terhadap sang pemimpin, dan ia dianggap selaku "penyambung lidah" masyarakat. Pengalaman menunjukkan, sebuah penduduk yang sedang membebaskan diri dari belenggu penjajahan, umumnya timbul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat dalam meraih kemerdekaannya.

Kemudian pemimpin ini timbul selaku simbol persatuan bangsa, menyerupai tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia, dan Joseph Broz Tito di Yugoslavia.  Meskipun demikian, adanya pemimpin yang karismatis belum menjamin terbentuknya sebuah negara-bangsa, alasannya dampak pemimpin bersifat sementara. Hal ini dikarenakan umur insan (pemimpin) terbatas, dan utamanya pemimpin kharismatik tidak sanggup diwariskan. Selain itu sifat permasalahan yang dihadapi penduduk membutuhkan tipe kepemimpinan yang sesuai, sesuai dengan kemajuan masyarakat.

d. Sejarah

Persepsi yang serupa wacana asal-usul (nenek moyang) dan/atau wacana pengalaman masa lalu, menyerupai penderitaan yang serupa jawaban dari penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang serupa antar kelompok suku bangsa. Solidaritas, tekad, dan tujuan yang serupa itu sanggup menjadi identitas yang menyatukan mereka selaku bangsa, alasannya dengan membentuk rancangan ke-kita-an dalam masyarakat. Sejarah wacana asal-usul dan pengalaman masa kemudian ini umumnya dirumuskan dan disosialisasikan terhadap seluruh anggota penduduk lewat media massa (film dokumenter, film cerita, dan dramatisasi lewat televisi dan radio), umpamanya "Angling Dharma", “Jaka Tingkir” dan sebagainya.

e. Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in diversity) merupakan salah satu aspek yang sanggup membentuk bangsa-negara. Bersatu dalam perbedaan artinya kesediaan warga penduduk untuk bareng dalam sebuah forum yang disebut Negara, atau pemerintahan meskipun mereka memiliki suku bangsa, adat-istiadat, ras atau agama yang berbeda. Setiap warga penduduk akan memiliki kesetiaan ganda sesuai dengan porsinya . Walaupun mereka tetap memiliki keterikatan pada identitas kelompok, tetapi mereka berbincang kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang berwujud dalam bentuk negara bangsa di bawah sebuah pemerintahan yang sah.

Mereka yang sepakat untuk hidup bareng selaku bangsa menurut kerangka politik dan mekanisme aturan yang berlaku bagi anggota masyarakat. Agar tidak timbul keruwetan (konflik) antar banyak sekali kelompok di kelak kemudian hari, maka perlu dibentuk peraturan-peraturan yang terperinci wacana soal-soal apa yang menjadi kewenangan negara. Aturan-aturan itu dirumuskan dalam kerangka politik dan aturan negara tersebut.

f. Perkembangan Ekonomi  

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan keutamaan pekerjaan yang bermacam-macam sesuai dengan keperluan masyarakat. Semakin tinggi kualitas dan kian bervarariasi keperluan masyarakat, kian tinggi pula tingkat saling bergantung di antara banyak sekali jenis pekerjaan. Setiap orang bergantung pada pihak lain dalam menyanggupi keperluan hidupnya. Semakin besar lengan berkuasa situasi saling bergantung antar anggota penduduk lantaran kemajuan ekonomi, maka kian besar pula solidaritas dan persatuan dalam masyarakat.

g. Kelembagaan

Proses pembentukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, menyerupai birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Setidak-tidaknya terdapat dua proteksi birokrasi pemerintahan (pegawai negeri) bagi proses pembentukan bangsa, merupakan mempertemukan banyak sekali kepentingan dalam instansi pemerintah dengan banyak sekali kepentingan di kelompok penduduk sehingga tersusun sebuah kepentingan nasional, sopan santun kerja, dan pelayanannya yang bersifat impersonal; tidak saling membedakan untuk melayani warga negara.

Angkatan bersenjata berideologi nasionalistis lantaran fungsinya memelihara dan menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, personilnya direkrut dari banyak sekali etnis dan golongan dalam masyarakat. 

Selain soal ideologi, mutasi dan kehadirannya di seluruh wilayah negara merupakan proteksi angkatan bersenjata bagi seminar persatuan bangsa Keanggotaan partai politik yang bersifat lazim (terbuka bagi warga negara yang berlainan etnis, agama, atau golongan), kedatangan cabang-cabangnya di wilayah negara, dan peranannya dalam memuat dan menggabungkan banyak sekali kepentingan penduduk menjadi sebuah alternatif kebijakan lazim merupakan donasi partai politik dalam proses pembentukan bangsa.