"Harus sanggup menjadi garda terdepan dalam mempertahankan dan mengurus aset-aset desa mudah-mudahan lebih berdaya guna dan memamerkan faedah bagi penduduk pada umumnya. Keberadaannya mesti sanggup dijadikan motor pengerak perkembangan perekonomian bagi desa," Ahmad Syah, Kamis (14/1/2016).
Agar sanggup melakukan kiprah dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau ini, terhadap masing-masing pengelola BUMDesa, Ahmad Syah berharap mudah-mudahan sungguh-sungguh sanggup melakukan kiprah pokok dan fungsinya dengan baik.
Dijelaskannya, masing-masing desa itu memiliki potensi perekonomian penduduk yang sanggup dimanfaatkan, dikembangkan dan dioptimalkan sehingga sanggup memamerkan dukungan bagi kenaikan pendapatan dalam pembiayaan kegiatan pembangunan desa.
"Diantara potensi ekonomi desa yang perlu secepatnya dikontrol sehingga menjadi lebih baik oleh pengelola BUMDesa diantaranya unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Keberhasilan yang sudah diraih lewat UED-SP selama ini mesti sanggup makin ditingkatkan oleh pengelola BUMDesa," pesannya seumpama dilansir riautrust.com.
Ahmad Syah optimis, bila masing-masing pengelola sanggup melakukan kiprah pokok dan fungsinya dengan baik, maka eksistensi BUMDesa akan ikut mempercepat kesuksesan pengentasan kemiskinan di desa.
Di bab lain terhadap seluruh pengurus, Ahmad Syah juga mengingatkan mudah-mudahan penggunaan dana desa untuk modal BUMDes itu sungguh-sungguh dikontrol dengan sarat kehati-hatian. Harus sesuai ketentuan serta jangan hingga membuat problem aturan di kemudian hari.
"Jangan hingga salah dalam mengurus BUMDes. Manfaatkan betul setiap dana BUMDesa untuk percepatan kenaikan ekonomi penduduk dan pembangunan desa. Kelolalah BUMDes sesuai aturan. Kembangkan bisnisnya berberangan dengan potensi yang dimiliki desa masing-masing," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis, H Ismail menjelaskan, ketika ini sebanyak 134 dari 136 desa di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini sudah membentuk dan memiliki BUMDesa.
"Sebanyak 131 BUMDesa sudah ditetapkan pengurusnya, baik personil pada jajaran direksi maupun pengawas BUMDesa yang berkenaan. Sedangkan 3 BUMDesa lainnya, walaupun sudah terbentuk, tetapi ketika ini penyeleksian pengurusnya dengan dalam proses penyeleksian lewat musyawarah desa," terperinci Ismail.
Sementara 2 desa lagi, imbuh Ismail, merupakan Desa Pematang Obo dan Desa Batang Dui Kecamatan Mandau dalam tahapan untuk pembentukan BUMDesa. Pembentukan BUMDesa di kedua desa ini ditargetkan final Januari 2016 ini.[]
Keterangan foto: BUM Desa atau BUMDes, di Aceh disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
0 Komentar untuk "Bumdes Diperlukan Bisa Berdayakan Ekonomi"